Page 48 - Land Reform dari Masa ke Masa

Bagaimana Perkebunan Kolonial Tidak Menjadi Target Program Land Reform 1960-1965? 29

Republik Indonesia Serikat pada kenyataannya
tidak bisa berfungsi karena sebagian besar dari para
pemimpin politik dari negara-negara bagian menolak
bentuk negara federal. Di tahun 1950 para pemimpin
mulai meluncurkan manuver-manuver politik untuk
menanggalkan federalisme. Perlawanan terbesar
terhadap kecenderungan unitaris dari para pemimpin
politik ini berasal dari Sumatera Timur dan negara-
negara bagian Indonesia Timur. Sebagaimana dijelaskan
oleh Ricklefs (2001:285), pertarungan politik mengenai
permasalahan tersebut berakhir pada peringatan
proklamasi kemerdekaan yang kelima, pada Agustus
1950. Republik Indonesia Serikat, dan negara-negara
dari Sumatera Timur dan Indonesia Timur digantikan
oleh sebuah Republik Indonesia baru dengan sebuah
konstitusi baru, yakni Undang-undang Dasar Sementara
1950. Republik Indonesia ditegakkan kembali, dan
sebuah sistem demokrasi parlementer liberal/multi partai
didirikan. 26
Organisasi-organisasi pergerakan pedesaan yang
besar seperti BTI dan Sarpubri berjuang di berbagai
wilayah perkebunan di Jawa mendorong pemerintah
pusat untuk mengurus masalah pendudukan tanah. Di
tahun 1954 pemerintah Indonesia mengambil langkah
yang lebih jauh yang dimulai dengan Undang-undang
Darurat No. 8/1954 mengenai penyelesaian dari
pendudukan tanah-tanah perkebunan oleh rakyat. 27
Secara resmi undang-undang darurat tersebut bertujuan

26 Kesepakatan Meja Bundar secara resmi dan sepihak dibatalkan
dengan UU No. 13/1956.
27 Sebagian besar perjuangan di beberapa wilayah perkebunan di
Sumatra Timur juga mendorong pemerintah untuk menyelesaikan
persoalan pendudukan tanah. Lihat Pelzer (1978) untuk pergeseran
hubungan antara perkebunan kolonial dan petani di Sumatera
Timur. Untuk kasus Jawa Timur lihat Aprianto (2005).