Page 46 - Land Reform dari Masa ke Masa

Bagaimana Perkebunan Kolonial Tidak Menjadi Target Program Land Reform 1960-1965? 27

Bagian A
Pasal 1
Terhadap pengakuan dan pemulihan hak, konsesi dan
izin, yang diberikan dengan syah menurut hukum
Hindia-Belanda (Indonesia) dan yang pada waktu
penyerahan kedaulatan masih berlaku, maka
Republik Indonesia Serikat berpangkal pada pendirian
bahwa hak, konsesi dan izin itu diakui dan bahwa
yang berhak –sekedar ini belum terlangsung—akan
dipulihkan ke dalam pelaksanaan haknya dengan
perbuatan, segala-galanya dengan mengindahkan
yang tersebut pada ayat-ayat ini yang berikut.

Pasal 2
Hak, konsesi dan izin termasuk pada pasal 1 ayat 1
hanya akan dapat dikurangi untuk keperluan umum,
termasuk kepentingan rakyat, dengan jalan
perdamaian dengan yang berhak, dan seandainya
perdamaian tidak tercapai, dengan pencabutan hak
untuk kepentingan umum, menurut yang ditetapkan
pada pasal 3.
Hak, konsesi, dan lisensi yang dirujuk dalam Pasal 1,
paragraf 1, bisa diabaikan hanya untuk kepentingan
umum, termasuk kesejahteraan rakyat, dan melalui
ganti rugi yang layak dengan pihak yang berhak, dan
jika pihak yang berhak tersebut tidak bisa dicapai,
dengan pengambil alihan demi kepentingan umum,
sebagaima diatur dalam peraturan-peraturan dari
Pasal 3.

Pasal 3
Tindakan mencabut hak, menasionalisir,
menghapuskan, menyuruh melepaskan atau
memindahkan secara paksa benda atau hak, hanya