Page 45 - Land Reform dari Masa ke Masa

26 Land Reform Dari Masa Ke Masa

harta benda milik Belanda sebagai persyaratan untuk
pengakuan Kemerdekaan Indonesia; (b) kelas
pengusaha dari tentara yang muncul dari hukum
darurat perang (1957) yang dilanjutkan kebijakan
pemerintah menasionalisasi perkebunan-perkebunan
milik Belanda.
Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia,
proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, dan tetap menolak
memberikan kemerdekaan Indonesia sampai
kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda dilindungi
melalui negosiasi di Konferensi Meja Bundar yang
berakhir pada Desember 1949 di Den Hag. Selama masa
peralihan empat tahun tersebut, Belanda menggunakan
aksi-aksi militer, negosiasi politik, dan tekanan di arena
internasional sebagai upaya untuk rekolonisasi
kepulauan Indonesia. Melalui Konferensi Meja Bundar,
22
Belanda menyetujui untuk mengakui kedaulatan politik
Indonesia pada Desember 1949 dengan pendirian
Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS ini merupakan
sebuah sistem federasi yang terdiri dari enam belas
negara bagian merdeka tanpa memasukkan Papua
Barat. Pada saat yang sama, Belanda menetapkan
23
persyaratan-persyaratan dalam perjanjian tersebut yang
dirancang diantaranya untuk memelihara kepentingan-
kepentingan ekonominya di kepulauan nusantara,
termasuk pengembalian semua aset-aset milik Belanda,
termasuk perkebunan-perkebunan.
Berikut ini adalah bagian yang relevan dari
kesepakatan yang dicapai dalam Konferensi Meja
Bundar:

22 Untuk penjelasan klasik mengenai perjuangan revolusioner
untuk mencapai kemerdekaan politik, lihat Kahin (1952).
23 Papua Barat masih dianggap sebagai koloni Belanda di luar
wilayah kepulauan Indonesia sampai tahun 1969 ketika wilayah
tersebut menjadi propinsi Indonesia yang ke-26.