Page 51 - Land Reform dari Masa ke Masa

32 Land Reform Dari Masa Ke Masa

sistem agraria perkebunan kolonial. Para petani yang
menduduki perkebunan dimasukkan ke dalam kategori
“pendudukan ilegal”, yang harus berurusan langsung
dengan tentara yang seringkali mengambil tindakan
respresif atas nama “ketertiban umum.”
Kemudian, hal yang menjamin keberlangsungan
sistem agraria perkebunan kolonial adalah pengaturan
konversi dari hak erfpacht kolonial menjadi Hak Guna
Usaha (HGU) paska-kolonial sebagaimana tercantum
dalam UUPA 1960, pasal III (Aturan-aturan mengenai
konversi tanah). Hak erfpacht dan Hak Guna Usaha
31
tersebut merupakan hak untuk menggunakan tanah
yang diberikan pemerintah untuk perusahaan-
perusahaan perkebunan. Perbedaan utama keduanya
adalah jangka waktunya dimana hak menggunakan
tanah itu berlaku, dan status kewarganegaraan dari
perusahaan yang memegang hak tersebut. Hak erfpacht
diberikan pada perusahaan-perusahaan asing untuk
jangka waktu selama tujuh puluh lima tahun. Hak Guna
Usaha diberikan untuk perusahaan dalam negeri dengan
jangka waktu dua puluh lima tahun, atau jika
perkebunan tersebut membutuhkan jangka waktu yang
lebih lama seperti perkebunan kelapa sawit, Menteri
Urusan Agraria bisa memberikan hak menggunakan
tanah itu selama tiga puluh lima tahun. UUPA tidak
mengijinkan perusahaan-perusahaan asing untuk
memiliki Hak Guna Usaha.

31 Berikut ini adalah bagian yang relevan dari UUPA, pasal III
Ketentuan-ketentuan Konversi: “Hak erfpacht untuk perusahaan
kebun besar yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang
ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam
pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu hak
erpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun”