Page 54 - Land Reform dari Masa ke Masa
P. 54

Bagaimana Hutan Dipisahkan Dari Tanah Pertanian  35

               polisi hutan ke dalam yurisdiksi langsung Dinas
               Kehutanan (Soepardi 1974b:60-63; Departemen
               Kehutanan 1986b:73-88; Peluso 1992:44-55).
                    UU Kehutanan 1865 kemudian digantikan oleh
               Undang-undang Kehutanan untuk Jawa dan Madura tahun
               1927 dan 1932, yang kemudian menjadi dasar yang lebih
               kuat untuk menetapkan kawasan hutan negara dan
               memisahkan tanah-tanah hutan negara dengan lainnya
               melalui proses-proses pencatatan dan pemetaan yang
               resmi.  Walhasil, komposisi wilayah-wilayah yang berada
                    34
               di dalam eksploitasi negara dan swasta atas  hutan-hutan
               jati di Jawa berubah dari tahun 1900 sampai 1930. Furnival
               melaporkan pada tahun 1900 bahwa semua lahan hutan
               yang dieksploitasi oleh pihak-pihak swasta jumlahnya
               mencapai 655 ribu hektar. Tanah-tanah hutan ini memiliki
               kategori yang berbeda dengan lahan-lahan hutan yang
               berada dalam penguasaan langsung Dinas Kehutanan.


                34  Untuk terjemahan Indonesia lengkap dari Bosordonansi Jawa
               Madura 1927, Bosverordering Jawa Madura 1932, lihat: Perum
               Perhutani (1984). Sebagaimana ditulis oleh Peluso, UU tahun 1927
               dan 1932 mendefinisikan kawasan hutan negara di Jawa dan Madura
               sebagai berikut:
               a. tanah-tanah yang dimiliki negara, yang orang atau pihak lain
                 tidak memiliki hak atau penguasaan, dan dimana tumbuh:
                 √ spesies pohon berkayu yang tumbuh secara alamiah dan bambu,
                 √ spesies pohon berkayu yang ditanam oleh Dinas Kehutanan,
                 √ spesies pohon berkayu yang tidak ditanam oleh Dinas Kehutanan
                   tapi ditanam oleh negara dan diserahkan kepada Dinas
                   Kehutanan untuk pengelolaannya,
                 √ spesies pohon berkayu yang ditanam dari perintah negara/
                   pemerintah, spesies pohon non-kayu yang ditanam oleh Dinas
                   Kehutanan;
               b. semua tanah-tanah yang mengelilingi tanah-tanah yang
                 disebutkan dalam paragraf di atas (a) dimana tanaman-tanaman
                 berkayu tidak tumbuh; selama tanah-tanah tersebut tidak
                 digunakan untuk tujuan lain di luar kewenangan Dinas Kehutanan;
               c. semua tanah-tanah yang dilindungi oleh negara untuk
                 memelihara atau memperluas hutan;
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59