Page 32 - Land Reform dari Masa ke Masa

Land Reform: Dari Dekolonisasi Hingga Demokrasi Terpimpin 13

Barisan Tani Indonesia (BTI), bisa memperluas
keanggotannya secara cepat. Sebagaimana dijelaskan oleh
Karl Pelzer, “BTI mengklaim memiliki jumlah keanggotaan
sebanyak 800.000 pada Maret 1954 dan sekitar 2.000.000
pada April 1955. Pada waktu pemilu di akhir tahun 1955
sekretariat BTI melaporkan jumlah keanggotaan mencapai
sekitar 3.300.000” (1982:45). Pada Pemilu 1955 PKI
memperoleh 16,4 persen suara dengan 6.117.000 suara.
Posisi pertama ditempati oleh Partai Nasional Indonesia
(PNI) dengan 22,3 persen suara (8.435.000); posisi kedua
diduduki oleh Masyumi (partai Islam modern) dengan 20,9
persen suara (7.904.000); dan posisi ketiga adalah NU (partai
Islam tradisional) dengan 18,4 persen suara (6,955.000).
Setelah “Transisi menuju Demokrasi Terpimpin”
(1957-1959) PKI menjadi lebih tergantung pada
Sukarno. Sukarno membantu PKI untuk melawan
musuh politik partai tersebut, khususnya Angkatan Darat
(AD) dan partai-partai Islam. PKI secara sistematis telah
memobilisasi petani melalui kampanye “tanah untuk
penggarap.” Sebagaimana dilaporkan oleh van der
12
Kroef (1960), Kongres Nasional PKI yang keenam pada
tahun 1959 secara resmi mengakui buruh tani sebagai
“kekuatan pokok dari revolusi Indonesia” bersama-sama
dengan kelas buruh. Di sisi lain, Sukarno adalah
13
pemimpin revolusioner nasionalis yang menganggap PKI
sebagai partai terdepan untuk gagasan-gagasan politik

12 Untuk penjelasan yang lebih jauh, lihat Mortimer (1972);
Edelman (1987:96-93); Huizer (1974, 1980:64-127).
13 Meskipun buruh tani digambarkan sebagai kekuatan dasar
dari revolusi Indonesia,” PKI berpegang teguh bahwa “kelas buruh
harus memimpin perjuangan rakyat keseluruhan,” khususnya
bahwa “kelas pekerja harus membantu perjuangan buruh tani
untuk mendapat tanah” (dikutip dalam van der Kroef 1960:6).
Untuk penjelasan yang lebih panjang mengenai hubungan
antara PKI, buruh tani, dan land reform, lihat van der Kroef
(1963) dan Mortimer (1972).