Page 201 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

dilekati hak. Regulasi dan instrumen lapangan Penataan
Akses membayangkan objek Reforma Agraria sebatas pada
tanah dengan status hak milik, seolah karakteristik yang
lain tidak ada, sehingga subjek tanpa hak milik tidak dapat
difasilitasi Penataan Akses meskipun membutuhkan, contoh
sederhana: Bagaimana dengan masyarakat urban di bantaran
sungai dengan HGB? Bagaimana dengan masyarakat adat
yang sumber penghidupannya bukan tanah negara dan tanah
hak?
b. Keragaman Sosial Budaya
Masyarakat Indonesia beragam secara sosial budaya. Menurut
tahapan perkembangannya dengan ciri khas masing-
masing, terdapat masyarakat hukum adat, masyarakat desa,
masyarakat transisi desa-kota, dan masyarakat kota.
Masyarakat hukum adat ialah warga negara Indonesia
yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok
secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan
pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal,
terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan
hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata
ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan
satu wilayah tertentu secara turun temurun (Pasal 9 ayat (5)
Peraturan Presiden No 62 Tahun 2023 tentang Percepatan
Pelaksanaan Refoma Agraria). Meskipun demikian,
masyarakat hukum adat ada yang belum terakomodasi
hak-hak dan kewajiban kewargaannya dalam tata hukum
nasional.
Masyarakat hukum adat sering dibayangkan sebagai
masyarakat komunal yang belum banyak tersentuh oleh alat
tukar berupa uang, teknologi, dan nomaden dalam wilayah
adatnya, meskipun tidak selalu demikian. Penataan Akses
bagi masyarakat hukum adat semestinya berfungsi sebagai
perlindungan atas ruang hidup dan sumber penghidupannya,
lingkungan hidup, dan karakter setempat. Dengan demikian
kekayaan sosial budayanya terjaga. Perubahan tidak dapat

186 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul