Page 157 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 157

Ahmad Nashih Luthfi


               Gerakan Tani, Djawatan Pertanian Rakjat, dan Djawatan Agraria
               dalam tubuh Departemen Pertanian; dan riset Aidit dkk. 51
                   Ben White berusaha menunjukkan dan memperluas dari apa
               yang telah disebut oleh Kampto Utomo dalam menunjukkan
               kajian apa saja yang termasuk kajian agraria. Ia setidaknya
               menyebut 8 kajian, gagasan, dan pengajaran agraria selama peri-
               ode ini. 52  Secara berturut-turut akan diuraikan sebagai berikut.


               1.  Dalam rangka persiapan UUPA
                   Harus dipahami terlebih dahulu bahwa gagasan restruktu-
               risasi penguasaan sumber-sumber agraria telah diusung jauh-jauh
               hari oleh para pendiri bangsa dan menjadi tuntutan umum di ne-
               gara-negara yang baru saja bebas dari kolonialisme. Di negara-
               negara Asia maupun Timur Jauh, tuntutan ini menjadi isu politik
               utama setelah mereka terlepas dari kekuasaan kolonial. Mereka
               merasakan perlunya segera dibuat perundang-undangan yang
               mengurangi biaya sewa tanah dan untuk memberi jaminan atas
               terciptanya kondisi keamanan tenurial (security of tenure). 53  Pada
               gilirannya tujuan peraturan itu adalah untuk memfasilitasi
               transfer kepemilikan tanah kelebihan maksimum kepada kaum
               tani penggarap.
                   Pada masa Jepang, “reforma agraria” sebenarnya telah di-
               lakukan melalui inisiatif rakyat sendiri. Rakyat melakukan
               reklaiming, pendudukan, dan kemudian mengolah perkebunan-
               perkebunan yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Eropa
               terutama Belanda. Pada masa Jepang banyak orang Eropa yang
               dimasukkan ke dalam kamp-kamp internira, terbunuh, atau pu-
               lang ke negara asal mereka. Tindakan penguasaan oleh rakyat itu
               ditoleransi oleh Jepang, bahkan diperoleh dukungan agar tanah






                   51  Ibid.
                   52  Ben white, op.cit., hal. 115-118.
                   53  Klatt, W., “Agrarian Issues in Asia”, International Affairs (Royal Institute
               of International Affairs), Vol. 48, No. 3 (Jul., 1972), hal. 395-413.
               104
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162