Page 159 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor

Ahmad Nashih Luthfi

djo, Notonagoro, Soewahjo, Soenarjo, Sadjarwo, KH. Zainal
Arifin, Boedi Harsono, dan lainnya, serta berbagai kelembagaan
seperti Universitas Gadjah Mada, Departemen Agraria.
Secara berturut-turut, penyiapan penyusunan Undang-
Undang Pembaharuan Agararia (UUPA) melahirkan beberapa
kepanitian: “Panitia Agraria Yogya”, “Panitia Agraria Jakarta”,
“Panitia Soewahjo”; dan dua rancangan: “Rancangan Soenarjo”,
dan “Rancangan Sadjarwo”. Inti dari penyusunan dasar-dasar
Hukum Agraria/Hukum Tanah baru itu adalah untuk menggan-
tikan Hukum Agraria warisan pemerintah kolonial. 56
Melalui Penetapan Presiden No. 16 Tahun 1948,
dibentuklah Panitia Agraria yang dikenal sebagi “Panitia Agraria
Yogya”. 57 Ketuanya adalah Sarimin Reksodihardjo. Tugas panitia
itu lebih bersifat persiapan, menghimpun berbagai pemikiran ke
arah penyusunan hukum agraria baru, pengganti hukum kolonial
1870.
Panitia Agraria Yogya terbentuk dengan Penetapan Presiden
Republik Indonesia No. 16 dan 17/1948. Panitia ini berpendapat
bahwa untuk mewujudkan masyarakat makmur yang bebas dari
penindasan, harus ada pembatasan luas tanah ke bawah dan ke
atas. Belum ada ketetapan angka yang dapat dipakai untuk selu-
ruh Indonesia. Di Jawa direncanakan minimum 2 ha dan maksi-
mum 10 ha. 58

56 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi
dan Pelaksanaannya, Jilid 1 (Jakarta: Djambatan, 2007 [edisi ke-11]), hal. 125.
Uraian mengenai kepanitian dan rancangan ini dapat disimak dalam Gunawan
Wiradi, Reforma Agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir (Bogor dan Bandung:
Sajogyo Institute, KPA, dan AKATIGA, 2009 [cetakan ke-dua]), hal. 82-86.
57 Tentang panitia ini simak, Iman Soetiknjo, Proses Terjadinya UUPA:
Peranserta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta: GMU Press, 1987).
58 Moch. Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan
Kemakmuran Rakyat Indonesia (Yogyakarta: Pewarta, 2009), hal. 503. Angka “2
hektar” dan “10 hektar” masih menjadi “misteri”. Angka itu muncul dari tulisan
berbahasa Belanda anonim yang sampai saat ini tidak diketahui siapa penulisnya.
Lihat juga uraian Ben White dalam lingkar belajar LIBRA, Pusat Kajian Pedesaan
UGM, 13 Juli 2008. Penentuannya didasarkan pada penghitungan agronomis
semata, dan mengindahkan faktor aplikatifnya untuk kasus Jawa. Maka tidak
mengherankan bahwa salah satu kesimpulan Wolf Ladejinsky atas kegagalan
pelaksanaan UUPA adalah tidak realistisnya angka tersebut.
106