Page 160 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor

Melacak Sejarah Pemikiran Agraria

Tahun 1950-an melalui prakarsa Menteri Pertanian,
Soenaryo, dibuat Rancangan Undang-undang Agraria. Berbagai
simposium di beberapa kota diadakan untuk menggodoknya.
Tanggal 1 Agustus 1960, RUU baru hasil kerjasama Departemen
Agraria, Panitia Ad Hoc DPR, dan Universitas Gadjah Mada
diajukan ke DPR-GR. RUU itu akhirnya disetujui DPR-GR pada
tanggal 24 September 1960 dalam Lembaran Negara No.104
Tahun 1960 sebagai Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau dikenal dengan
istilah Undang-undang Pembaharuan Agararia (UUPA). UUPA
ini kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-undang No.56 Tahun 1960 (yang dikenal dengan un-
dang-undang land reform). Sejak saat itu tanggal 24 Sepetember
1960 (hari lahirnya UUPA) ditetapkan sebagai “Hari Tani”. 59
Redistribusi tanah tidak serta merta dapat dilaksanakan
sebab setahun kemudian pemerintah disibukkan dengan penyia-
pan pembentukan panitia landreform, pengadilan landreform, dan
pendanaan landreform. Baru pada tahun 1962 dapat dilaksanakan
dengan tahapan pertama di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Ta-
hap kedua yang direncanakan adalah landreform di kawasan Su-
matera, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya. Dalam perkem-
bangannya, rencana ini gagal dilaksanakan. Pada tahun 1965
terjadi huru-hara politik di tingkat nasional dan pembantaian
rakyat di pedesaan-pedesaan, sesuatu yang kemudian membuat
semua usaha mewujudkan landreform itu berhenti.

59 Lihat, Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan
Tanah yang Berdasarkan Pancasila (Yogyakarta: UGM Press, 1994 [cetakan
keempat]). Di masa Orde Baru, tanggal itu tidak lagi disebut dengan “Hari Tani”
melainkan “Hari Ulang Tahun UUPA”. UUPA hanya dilihat sebagai “peristiwa”
di masa lalu, bukan sebagai bukti dari kemenangan dan keberpihakan terhadap
kaum tani. Hingga saat ini penyebutan itu masih bertahan di lembaga
pemerintah.
107