Page 158 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 158

Melacak Sejarah Pemikiran Agraria


               eks-perkebunan tersebut ditanami tanaman tertentu seperti
               tanaman yang menghasilkan minyak. 54
                   Toleransi semacam itu dilanjutkan ketika memasuki periode
               kemerdekaan. Sikap toleransi itu dapat dikatakan sebagai
               “persepsi kolektif” kala itu, sambil menunggu payung hukum
               agraria nasional segera dibentuk. 55
                   Setahun setelah kemerdekaan RI, pada tahun 1946 upaya
               restrukturisasi yang dilakukan pemerintah secara legal adalah
               upaya menghapus desa-desa perdikan di Banyumas yang elite-
               elitenya menguasai sebagian besar kepemilikan tanah di desa.
               Penghapusan desa perdikan ini didasarkan pada UU No. 13
               Tahun 1946. Selanjutnya adalah masalah tanah konversi, tanah
               sewa, erfpacht, dan konsensi landbouw.
                   Hal penting yang perlu dicatat adalah upaya trans-
               fer/pembagian tanah dari elite ke rakyat sebagai konsekuensi
               penghapusan desa perdikan dilakukan dengan ganti rugi, sebagai-
               mana ganti rugi yang diberikan nantinya pada upaya nasiona-
               lisasi perkebunan-perkebunan milik orang Eropa pada tahun
               1958. Artinya, Reforma Agraria itu dipandu oleh negara (state led
               land reform) dengan skenario ganti rugi dan upaya meminimalisir
               konflik sedemikian rupa.
                   Pada tahun 1948 dilakukan pembagian tanah-tanah eks
               perkebunan Belanda di Yogyakarta kepada organisasi tani. Demi-
               kian, upaya restrukturisasi penguasaan sumber-sumber agraria itu
               terus bergulir di level pemerintahan dan semangat untuk menyu-
               sun payung hukum pertanahan nasional segera dilakukan.
                   Berbagai seminar, kajian, dan diskusi dipersiapkan untuk
               merumuskan Hukum Tanah Nasional (HTN) yang berlangsung
               secara terus menerus, yakni tahun 1948, 1951, 1956, 1958, dan
               1959. Periode ini memunculkan banyak nama yang terlibat di
               dalamnya, seperti Sarimin Reksodihardjo, Singgih Praptodihar-


                   54  Simak, misalnya, Shigero Sato, War, Nationalism, and Peasants Java Under
               the Japanese Occupation 1942–1945 (Australia: Allen & Unwin, Ltd., 1994).
                   55  Gunawan Wiradi, “Agrarian Reform Movement in Indonesia: Past and
               Present”, tt, 2005, hal. 3.

                                                                        105
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163