Page 158 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 158
Melacak Sejarah Pemikiran Agraria
eks-perkebunan tersebut ditanami tanaman tertentu seperti
tanaman yang menghasilkan minyak. 54
Toleransi semacam itu dilanjutkan ketika memasuki periode
kemerdekaan. Sikap toleransi itu dapat dikatakan sebagai
“persepsi kolektif” kala itu, sambil menunggu payung hukum
agraria nasional segera dibentuk. 55
Setahun setelah kemerdekaan RI, pada tahun 1946 upaya
restrukturisasi yang dilakukan pemerintah secara legal adalah
upaya menghapus desa-desa perdikan di Banyumas yang elite-
elitenya menguasai sebagian besar kepemilikan tanah di desa.
Penghapusan desa perdikan ini didasarkan pada UU No. 13
Tahun 1946. Selanjutnya adalah masalah tanah konversi, tanah
sewa, erfpacht, dan konsensi landbouw.
Hal penting yang perlu dicatat adalah upaya trans-
fer/pembagian tanah dari elite ke rakyat sebagai konsekuensi
penghapusan desa perdikan dilakukan dengan ganti rugi, sebagai-
mana ganti rugi yang diberikan nantinya pada upaya nasiona-
lisasi perkebunan-perkebunan milik orang Eropa pada tahun
1958. Artinya, Reforma Agraria itu dipandu oleh negara (state led
land reform) dengan skenario ganti rugi dan upaya meminimalisir
konflik sedemikian rupa.
Pada tahun 1948 dilakukan pembagian tanah-tanah eks
perkebunan Belanda di Yogyakarta kepada organisasi tani. Demi-
kian, upaya restrukturisasi penguasaan sumber-sumber agraria itu
terus bergulir di level pemerintahan dan semangat untuk menyu-
sun payung hukum pertanahan nasional segera dilakukan.
Berbagai seminar, kajian, dan diskusi dipersiapkan untuk
merumuskan Hukum Tanah Nasional (HTN) yang berlangsung
secara terus menerus, yakni tahun 1948, 1951, 1956, 1958, dan
1959. Periode ini memunculkan banyak nama yang terlibat di
dalamnya, seperti Sarimin Reksodihardjo, Singgih Praptodihar-
54 Simak, misalnya, Shigero Sato, War, Nationalism, and Peasants Java Under
the Japanese Occupation 1942–1945 (Australia: Allen & Unwin, Ltd., 1994).
55 Gunawan Wiradi, “Agrarian Reform Movement in Indonesia: Past and
Present”, tt, 2005, hal. 3.
105

