Page 207 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 207

Ahmad Nashih Luthfi


                   “Bahwa dalam proses itu banyak tenaga buruh tani, terutama
                   buruh panen dengan upah natura tersisihkan di desa Jawa: beralih
                   dari alat ani-ani ke alat sabit. Bahkan timbul pengerahan buruh
                   panen secara “terbatas” oleh “pengusaha pemborong panen
                   gabah”—bukan padi bertangkai—yang dipercaya oleh petani
                   pemilik sawah. Waktu itu juga mulai berkembang usaha kecil
                   penggilingan gabah (huller) yang juga menyingkirkan buruh
                   wanita”. 64

                   Sensitivitas dan kemampuan Sajogyo dalam mengungkap
               kondisi lapisan terbawah atau “kaum miskin dari termiskin”
               masyarakat tani dan meletakkannya dalam kerangka desa dalam
               konteks   komunitas   dan  kelembagaan,   dapat  mendeteksi
               “kejanggalan-kejanggalan” dan ketimpangan yang diakibatkan
               dalam pelaksanaan Revolusi Hijau dengan berbagai paketnya.
               Jika Revolusi Hijau tidak menempatkan lapisan mayoritas ini
               sebagai penerima keuntungan (subject of beneficiaries) dan pelaku
               dari inisiatif itu, maka cemoohan yang menyatakan “pelaksanaan
               program pemerintah secara tiba-tiba, pertama-tama akan menjadi
               ‘tontonan’ (show business), setelah itu akan menjadi ‘lelucon’
               (monkey business)” , 65  menjadi terbukti. Hal ini menggambarkan
               kegagalan pemerintah meresapi sejauh mana petani dimotivasi
               oleh dorongan-dorongan ekonomi.
                   Demikianlah, dalam ketimpangan struktur dan kondisi
               seperti di atas, modernisasi pertanian melalui Revolusi Hijau
               hanya akan memperkuat kelas petani pemilik tanah luas.
               Kelompok    lemah   pedesaan   menjadi   semakin   tertinggal.
               Akibatnya, mereka (dipaksa) meninggalkan lumpur sawahnya,
               pekarangan dan desanya, untuk memasuki kota-kota sebagai




                   64  Sajogyo, 2002, op.cit., hal. 3. Temuan kritis ini sangat berpengaruh dan
               banyak dibicarakan hingga membuat pemerintah merasa gerah. Jauh hari
               setelahnya, pemerintah masih dibuat gerah dengan temuan itu, sampai-sampai
               Presiden Soeharto menyatakan, "…ternyata di dalam negeri ada yang mengatakan
               seolah-olah proses pembangunan kita selama 15 tahun ini, bahkan 18 tahun,
               merupakan proses pemiskinan terhadap rakyat kita... Sebagai bukti terjadinya
               proses pemiskinan, para ahli itu menunjukkan jumlah petani yang memiliki lahan
               sempit makin lama makin bertambah sempit",  “Sebuah Pertanyaan Di Desa
               Made”, Tempo, 28 Desember 1985. Meski tidak menyebut langsung siapa yang
               disindirnya, agaknya cukup berdasar untuk menduga jika yang dimaksud adalah
               kelompok SAE, atau setidak-tidaknya “para ahli” yang pernah terlibat dan/atau
               menggunakan data-data SAE sebagai dasar argumennya.
                   65  David Penny, 1971, op.cit., 124.
               154
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212