Page 219 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 219

Ahmad Nashih Luthfi


               Presiden di atas tanggal 16 Agustus 1984. Pidato itu tidak secara
               langsung mengutip naskah Sajogyo namun menggunakan laporan
               BPS periode Agustus 1984 yang telah diolah dari Garis Kemis-
               kinan Sajogyo, analisa Polii, Parera, dan Bank Dunia. Meski BPS
               menggunakan angka 2100 kalori dari Sajogyo, namun ia mem-
               bandingkannya dengan harga setara beras (konversi harga adalah
               murni dari BPS yang justru tidak ada dalam Sajogyo).
                   Ketika Sajogyo berusaha menghitung dengan cara konversi
               harga beras sebagaimana BPS (periodik tahun 1978, 1979,
               1981), namun berdasarkan harga dari Survei Sosial Ekonomi
               Nasional (Susenas), ternyata ditemukan angka yang lebih rendah
               dari angka BPS. BPS menggunakan harga beras yang lebih tinggi
               dibanding Susenas.
                   Demikianlah, riset UPGK yang dalam pandangan sepintas
               hanya berdimensi kesehatan, dalam kacamata sosiolog Sajogyo
               bersifat multi dimensi: budaya, sosial, ekonomi, bahkan politik.
               Angka kemiskinan menjadi permainan dan komoditas politik,
               setidaknya dalam rentang 5 tahunan (ritual Pemilu). Karena
               digunakan sebagai komoditas politik, Sajogyo pernah mengkritik
               penganugerahan    UNDP    kepada   Presiden   Soeharto  atas
               “prestasinya” menurunkan angka kemiskinan. Tanpa segan ia
               mengatakan:

                   “Jika penilaian itu dilakukan secara obyektif tentu kita wajib ber-
                   syukur, tetapi saya melihat bahwa ada pihak-pihak dari departe-
                   men tertentu yang meminta UNDP untuk memberikan penghar-
                   gaan tersebut kepada Pak Harto. Departemen tersebut mengun-
                   dang UNDP untuk memberikan penghargaan atas suksesnya peng-
                   entasan kemiskinan di Indonesia.
                   Departemen Koperasi sebenarnya meminta UNDP untuk menilai
                   program koperasi yang mereka kembangkan, bahwa lewat koperasi,
                   Indonesia berhasil memerangi kemiskinan. Karena UNDP menilai
                   bahwa koperasi yang dikembangkan Departemen Koperasi belum
                   layak menerima penghargaan untuk mengentaskan kemiskinan di
                   Indonesia. Akhirnya setelah berunding UNDP bersedia memberi
                   penghargaan, itupun dengan sejumlah catatan.” 94



                   94  Ibid.
               166
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224