Page 227 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor

Ahmad Nashih Luthfi

Dengan logika semacam inilah, pembangunan Orde Baru dijalan-
kan.
Berbagai studi wanita di LPSP bermuara pada banyaknya
tesis-disertasi yang ditulis dengan tema “peranan wanita” di
bidang sosiologi pedesaan di IPB selama periode 1975-1994.

I. Membuka Celah Pemerintah Daerah
Pada tahun 1974 hingga 1978, Sajogyo dan Tim LPM-IPB
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Sukabumi dalam merin-
tis adanya lembaga riset perencanaan antar bidang di tingkat ka-
bupaten.
“Tahun 1970-an melakukan kerja sama dengan Kabupaten
Sukabumi. Permintaan Bupati Sukabumi untuk menyusun
Bapemka. Bupatinya [akhirnya] ketahuan oleh Gubernur Jawa
Barat, ‘Ini kok bupatinya sering ngomong, bagus’. Atas dasar itu, ia
mendapat penghargaan. Tim yang terlibat 3 orang, semuanya
akhirnya menjadi rektor. Margono Slamet, dari Penyuluhan
Peternakan, akhirnya menjadi Rektor Universitas Lampung, dan
Andi Hakim Nasution, matematikawan, Rektor IPB”.

Badan Perencana Masyarakat Kabupaten (Bapemka) meru-
pakan cikap bakal dari Badan Perencana Pembangunan Daerah
(Bappeda). Keberhasilan Bapemka di Sukabumi menginspirasi
didirikannya Bappeda di hampir semua kabupaten di Indonesia.
Lembaga ini langsung berada di bawah Bupati, berfungsi sebagai
badan perencana daerah lintas sektor dalam pembangunan
kabupatennya selama satu tahun periode anggaran. Dengan ada-
nya Bappeda, fungsi perencanaan pembangunan tidak hanya ada
di level pusat (Bappenas).
Namun dalam kenyataannya, selama Orde Baru kerja peren-
canaan Bapeda lebih menitikberatkan pembangunan ekonomi di-
banding sektor lainnya. Cara pandang yang digunakan adalah ba-
gaimana menggenjot sektor-sektor yang potensial untuk mening-
katkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Dengan kata lain, Bap-
peda merupakan perancang dari pembangunan ekonomi pertum-
buhan di masing-masing kabupaten.

174