Page 229 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 229

Ahmad Nashih Luthfi


                   Kata “pedesaan” yang diusulkan dalam “memo Sajogyo,
               1981” tidak jadi digunakan sebagai nama PSP. Padahal dalam
               memo itu ia menekankan pada “arti dan tujuan” pembangunan
               yang “bukan hanya membawakan arti pembangunan pedesaan
               yang dibuat oleh penguasa/negara (dari atas) atau oleh teoreti-
               kus/ilmuwan, tapi juga menggali dari tengah masyarakat sendiri”.
               Ditekankan juga tentang arti dan tujuan penelitian dengan ciri
               “antar-disiplin” ilmu. 113  Gagasan Sajogyo yang khas tercermin
               dalam cita-cita pendirian PSP: pendekatan emic dan interdisipli-
               ner!
                   Ada periode ketika PSP menghasilkan beberapa tema riset,
               di antaranya studi perhutanan sosial dengan dana dari Ford
               Foundation dan PT. Perhutani. Dalam hal ini PSP membantu
               mengembangkan pilot project di Jawa. Adakah ide ini merupakan
               cikal-bakal dari Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (2001)
               yang   telah  banyak  dikritik  oleh  masyarakat/LSM   sebab
               mengandung unsur “tanam paksa” di dalamnya?
                   Sajogyo pada tahun 1950-an ketika menjadi mahasiswa dan
               asisten dosen, telah memiliki pengalaman meneliti tentang
               masyarakat di/dalam kawasan hutan. Penelitian di Cibodas
               tentang “upaya kreatif” masyarakat yang menyiasati “kecura-
               ngan” Perhutani dalam “kerjasama tumpang-sari”, pengalaman
               lampung tentang pembedaan “hutan yang dikuasai desa”, serta
               pengalaman mendampingi penelitian K. J. Pelzer di pedalaman
               Sumatera, mengajarkan tentang “pentingnya hutan bagi masya-
               rakat”. 114
                   Pendiriannya masih sama ketika pada tahun 1991 ia menya-
               takan bahwa hutan adalah “sumber pangan” bagi masyarakat.
               Bagi petani ladang berpindah, sangat jelas bahwa hutan adalah
               “ladang”  sebagai  lahan  mereka  menanam    secara  bergilir.








                   113  Ibid., hal. 7 dan 2
                   114  Sajogyo, “Masyarakat Desa dan Hutan”, tt, 1976
               176
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234