Page 32 - Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Edisi Kedua
P. 32
8 Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar …
elemen penting dalam konsepsi dasar tersebut. Pertama, karya inte
lektual sebagai kekayaan. Kedua, pengakuan, penghormatan, dan
perlin dungan terhadap kekayaan ter sebut. Dalam pendapatnya, HAKI
ada hanya kalau keberadaan karyakarya inte lektual diikuti dengan
perlindungan hukum terhadapnya. “If there is no protection, there is
no intellectual property,” dan “Where protection does not exist or is
weak, products of the mind exist nonetheless.” 10
Dalam kaitannya dengan menonjolnya elemen perlindungan
hukum dalam pandangan tadi, menarik disimak ungkapan WIPO.
Countries have laws to protect intellectual property for two main
reasons. One is to give statutory expression to the moral and eco-
nomic rights of creators in their creations and such rights of the
public in access to those creations. The second is to promote, as a
deliberate act of Government policy, creativity and the dissemina-
tion and application of its results and to encourage fair trading
which would contribute to economic and social development. 11
Bilamana ungkapan Sherwood dan WIPO tadi dicermati, konsepsi
dasar HAKI dapat dikenali dari beberapa aspek.
Pertama, aspek moral. Karya intelektual yang oleh Sherwood
ataupun oleh Chisum dan Jacobs dikatakan sebagai product of the
12
mind serta oleh WIPO disebut creation of the mind, adalah karya
manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, rasa, cipta, waktu,
ataupun biaya, dan oleh sebab itu dinyatakan sebagai humankind’s
most valuable assets. Karya intelektual tersebut karena itu patut
13
diakui, perlu dihormati, dan semestinya dilindungi. Hak serupa
10 Sherwood. Robert M., op.cit., No. 6, hlm. 11 dan 13.
11 World Intellectual Property Organization, 1988, op.cit., No. 4, hlm. 28.
12 Ibid., hlm. 5.
13 Chisum. Donald S., dan Jacobs. Michael A., op.cit., No. 3, hlm. 1–3. Lihat pula Sherwo
od. Robert M., op.cit., No. 8, hlm. 11–12 dan World Intellectual Property Organization,
op.cit., No. 4, hlm. 28. Mengutip Emmanuel Kant, seorang filsuf Jerman, WIPO menye
butnya sebagai "droit moral” yang maknanya sama dengan “moral rights”.

