Page 36 - Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Edisi Kedua

12 Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar …

Sebagai komponen penting yang menentukan daya saing suatu
produk, hadirnya barang tiruan atau barang palsu bukan saja dinilai
merebut pasar secara tidak sah, tetapi juga dianggap pelanggaran
HAKI yang melekat pada produk aslinya. Sama halnya, penggunaan

HAKI secara melawan hukum oleh satu pihak tanpa izin dari pemilik
dan pemegang hak yang bersangkutan. Menjaga keamanan atas
kepentingan terhadap HAKI yang dimiliki, ataupun peredaran produk
dagang yang dihasilkan dan dilindungi HAKI, bukan lagi sekadar
kebutuhan hukum bagi pemilik atau pihak lain yang mendapat kuasa
dari pemilik. Ketika sistem dan standar perlindungan HAKI di satu
negara dianggap kurang atau tidak memadai dan dinilai tidak mampu
memberi keadilan, atau karena alasan biaya yang memberatkan—
dalam banyak praktik—pemilik atau pemegang HAKI cenderung
meminta pemerintah mereka untuk mengurusnya melalui pende­
katan atau jalur hubungan antarpemerintah. Di antara sesama negara
anggota Badan Perdagangan Dunia/World Trade Organization atau
WTO, perjanjian internasional yang ada seperti persetujuan TRIPs
atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights memberi

landasan pembenar untuk itu.
Dalam konteks hubungan antarnegara, masalahnya lebih luas
lagi daripada sekadar kewajiban membela kepentingan warga negara
pemilik HAKI. Baik karena kepentingan untuk melindungi hak
warganya, maupun demi kepentingan ekonomi nasionalnya, banyak
pemerintah negara yang kemudian mengangkat atau menggunakan
HAKI sebagai masalah dalam hubungan ekonomi dan perdagangan
mereka. Kepentingan negara untuk menjaga kepentingan ekonomi
nasional, utamanya dalam mengamankan pendapatan devisa, menjadi
kepentingan politik. Tidak jarang satu pemerintah negara yang—
misalnya dengan dalih investasi—meminta dengan berbagai cara
agar pemerintah negara penerima/yang butuh investasi, memba­

ngun atau memperkuat sistem HAKI nasionalnya, atau bahkan
menekan untuk mengubah undang­undang tertentu di bidang HAKI