Page 35 - Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Edisi Kedua
P. 35
Bab 1 Pemahaman Dasar 11
karyakarya intelektual berikutnya ataupun pengembangannya.
Sistem HAKI karena itu juga dihadirkan sebagai rekayasa sosial guna
merangsang kompetisi dalam kreativitas.
Keempat, aspek hukum. Hak atas kekayaan juga menghadirkan
acuan pada adanya kepentingan yang melekat, yaitu kepastian status
pemilikan atau penguasaan dan pemanfaatannya secara aman.
Di samping itu juga kebutuhan guna melindungi dan memperta
hankannya secara efektif. Kepentingan ini pula yang sebenarnya
melekat dan merupakan aspek hukum dalam konsepsi HAKI. Seperti
ungkapan Sherwood tadi, if there is no protection, there is no intel-
lectual property. Aspek hukum hadir dan kalaupun pengaturannya
dibangun belakangan, tetapi itulah yang sebenarnya membungkus
konsepsi HAKI secara lebih utuh. Dengan adanya kepastian status
pemilikan dan perlindungan hukum, terwujud pula iklim yang lebih
kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya karyakarya intelektual
yang baru.
Kelima, aspek politik. Meskipun tidak tampil sedari awal, tetapi
aspek ini hadir dan bahkan menonjol dalam perjalanan dan per
kembangan, khususnya dalam pemanfaatan HAKI. Belum banyak
pandangan ataupun teori yang mengungkap aspek yang terakhir ini.
Di banyak negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang
nyata, aspek ini terasa sekadar sesuatu yang it goes without saying.
Namun, dalam dunia yang kian terbuka dan interaksi manusia
ataupun bangsabangsa yang berlangsung bagai tanpa batas,
pemanfaatan HAKI senyatanya berlangsung semakin deras seiring
dengan terbukanya hubungan dalam kehidupan sosial dan ekonomi
antarbangsa. Melalui alur pendidikan dan pelatihan, berlangsung
kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hubungan
ekonomi, bisnis atau perdagangan, komoditi yang diproduksi
dengan berbasis HAKI ataupun penggunaan HAKI itu sendiri meng
alir bersamaan dengan alur konsep perdagangan yang mendunia.

