Page 155 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY

Kedua, pembagian lahan tidak membuat petani menjadi
sejahtera. Padahal, salah satu tujuan dari pelaksanaan reforma
agraria adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Namun
demikian, reforma agraria yang dijalankan di Cipari tidak dapat
mencapai tujuan tersebut. Lahan yang dibagi jumlahnya sangat
kecil, hal ini membuat masyarakat tidak mendapatkan hasil
panen yang signifikan untuk memperbaiki kehidupannya.

Di lapangan, MSR (petani penggarap) mengatakan bahwa
hasil yang diperoleh dari pembagian tanah masih jauh dari
harapan. Bahkan, banyak tanah yang dijual ke orang lain karena
letaknya jauh, sehingga tidak efisien untuk ditanami. Pernyataan
ini diperkuat oleh SLH (SeTAM) yang mengatakan:
“Kami sih tidak menolak warga miskin dikasih tanah manakala tanahnya
ada. Hitung-hitungannya ekonomi sajalah, kalo 1 keluarga dikasih kurang
lebihnya 500m itu kan masih sangat jauh dari kata sejahtera. Jangankan
2
amanat undang-undang agraria, di mana 1 keluarga 2 hektare, ya kalo 2
hektare kan ya syukur alhamdulillah. Kalau pemerintah mau melaksanakan
sesuai perintah tersebut, tapi ya setidak-tidaknya kalau membandingkan
hidup di desa ini kalau 1 keluarga penggarap sawah misalkan 250 ubin
atau 1.000m atau 2.000m InsyaAllah cukup. 200 ubinan atau 250 ubinan
2
2
kalo di desa sih sebetulnya dengan asumsi punya 2 anak menggarap 125
ubin itu sihInsyaAllah ya cukup.Tapi manakala 1 keluarga apalagi di sawah
yang masih susah sarana pertaniannya artinya air masih susah, kebutuhan
pupuk mungkin masih susah, kalau di sawah-sawah desa saja di komplek
sekitar sini kalau sekadar 35 ubin itu termasuk kurang.” (Wawancara,
21/11/2018).

Tidak hanya itu pembagian lahan ini juga tidak diikuti dengan
pemberian sarana pendukung lainnya sebagaimana yang menjadi
syarat reforma agraria yang disampaikan oleh JW selaku kepala
BPN yakni Asset + Access Reform.

138 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono