Page 160 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY

kasus di Cipari. Masih banyak kasus lainnya yang membutuhkan
dukungan pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Dengan adanya jual beli lahan dalam kasus Cipari, membuat
pemerintah mempunyai alasan pembenar untuk tidak
menyelesaikan kasus-kasus lainnya. Mengenai hal tersebut, SLH
(SeTAM) menjelaskan:
“... karena adanya jual beli lahan, sehingga kalau mau memperjuangkan
sisanya itu sudah habis energinya. Khawatirnya ketika memperjuangkan
kembali nanti kena seperti ini lagi. Organisasi tani ada kekhawatiran
seperti itu. Akhirnya sisanya sampai sekarang sebenarnya ini masih ada
PR, dari jumlah luasan yang diminta masyarakat 550 hektare pemerintah
baru mengeluarkan 290 hektare. Ini khan masih luas, masih ada sisa. Lah
kalo 290 hektare itu sudah berjalan mulus sesuai kriteria dan mampu
mengangkat kesejahteraan masyarakat, tidak terjadi jual beli lahan,
akan mudah mengurus sisanya. Tapi kami sebagai organisasi tanimerasa
bersalah juga. Artinya masyarakat sudah lelah-lelah minta lahan, sudah
diperjuangkan, tapi ketika sudah diserahkan ke masyarakat malah
diperjualbelikan. Terus terang kami sangat malulah terhadap pola pikir
masyarakat yang seperti itu.” (Wawancara, 21/11/2018).

Hal ini juga dibenarkan oleh SUT (petani penggarap). Ia
mengatakan bahwa akibat dari buruknya persoalan tanah
tersebut, salah seorang politisi yang turut memperjuangkan
hak atas tanah bagi penggarap, BS, terpaksa menanggung malu
karena adanya proses jual beli lahan tanah hasil redistribusi.
Berdasarkan berbagai gambaran permasalahan tersebut, terlihat
bahwa dari masa ke masa persoalan tanah perkebunan di Cipari
tersebut tidak memberikan implikasi yang baik bagi masyarakat,
termasuk di dalamnya implementasi reforma agraria yang
dijalankan di era SBY.

Bila kita melihat lebih jauh tentang kebijakan pertanahan
di era SBY, maka bukan hanya persoalan PPAN yang mendapat

Implementasi Reforma Agraria 143