Page 161 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 161
kritik tajam. Terdapat beberapa kebijakan lain yang dipandang
oleh masyarakat sipil sebagai upaya perampasan tanah, alih-
alih melakukan reforma agraria untuk kesejahteraan rakyat.
Salah satu contoh adalah Peraturan Presiden (Perpres)
No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Keberadaan Perpres
ini bagi pemerintah merupakan upaya untuk mempercepat
pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur
diperlukan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Dalam
rangka mencapai percepatan pembangunan infrastruktur
tersebut, diperlukan dukungan kemudahan pembebasan lahan.
Namun demikian, sesaat setelah Presiden SBY menandatangani
Perpres pada 3 Mei 2005, tidak lama kemudian muncul berbagai
macam kritik bahkan demonstrasi secara masif. Perhimpunan
Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menilai Perpres tersebut
cacat hukum. Keberadaan perpres ini bagi PBHI tidak terlepas
dari infrastructure summit yang diselenggarakan pada 2005.
PBHI menilai bahwa Perpres tersebut bukanlah materi yang
diperintahkan oleh Undang-Undang (UU). Johnson Panjaitan
(Ketua PBHI) dalam siaran persnya menyatakan:
“Jika mengacu pada UU yang ada mengenai tanah, yakni UU Pokok Agraria
(UUPA) Pasal 2 Ayat 1b dan Pasal 18 perihal pencabutan hak atas tanah,
maka Perpres 36/2005 bertentangan dengan UU Nomor 5 tahun 1960 Pasal
6 dan penjelasan Pasal 6. Dikatakan dalam UU itu, semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial, tetapi tidak berarti kepentingan perseorangan
akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. Selain itu, Perpres
36/2005 bertentangan dengan Pasal 6 Ayat 1 dan 2 UU No.39 tahun 1999
tentang HAM (UU HAM). Terutama Pasal 2 yang berbunyi “Tidak seorang
pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan melawan
hukum.” Begitu juga dengan pasal 71 yang berbunyi “Pemerintah wajib
bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan
memajukan HAM”. Berdasarkan hal tersebut, PBHI menyimpulkan bahwa
144 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono
