Page 130 - EBOOK_Sejarah Islam di Nusantara

REZIM-REZIM BARU PENGETAHUAN — 109

Raf es dan van Sevenhoven memang bersikap lebih meremehkan,
sementara John Crawfurd (1783–1868) beranggapan bahwa orang-orang
Melayu dikenal sebagai muslim “teladan” tetapi toleran. Crawfurd menyebut
orang-orang Jawa sebagai “yang paling longgar dalam prinsip dan praktik
mereka”, karena “sedikitnya hubungan mereka dengan kaum Mohamedan
42
asing”. Namun, seberapa banyak yang benar-benar dia ketahui mengenai
hubungan semacam itu patut diragukan karena hubungan demikian kerap
terjadi di luar Nusantara, di luar ruang lingkup pengetahuan orang-orang
Eropa. Bagaimanapun, bukti yang ada di hadapan mereka menunjukkan
sebuah pembaruan pendekatan berbasis teks terhadap Islam. Barangkali hal
ini paling jelas didemonstrasikan oleh koleksi rampasan yang paling menarik,
yakni koleksi dari Banten, yang kesultanannya dihapus oleh Raf es pada
1813. Isinya baru akan digambarkan pada 1833–35 oleh B. Schaap.
Schaap, yang belakangan bertugas sebagai Asisten Sekretaris Gubernemen
di Batavia, kebetulan adalah anggota komite kamus Belanda dan pemilik Hikayat
Maryam wa-‘Isa. Kebetulan tersebut memberi kita satu lagi contoh bagaimana
minat terhadap linguistik dan penyebaran agama Kristen tumpang tindih di
tingkat dinas. Namun, sekali lagi, para pengkaji Islam hanya bisa kecewa dengan
def nisi singkat Schaap, yang menunjukkan terbatasnya minat (atau mungkin
sekadar terbatasnya waktu) bagi perincian-perincian yang lebih halus mengenai
pengetahuan Islam. Dia menggolongkan sebagian koleksi Banten sebagai
berkaitan dengan “bahasa”, “kewajiban-kewajiban”, dan “agama” (pada satu
contoh “lagu-lagu keagamaan atau zikir-zikir”). Namun, jelas bahwa banyak
dari karya yang dihadapinya itu adalah karya-karya Suf tingkat lanjut berbahasa
Arab. Barangkali ini menjelaskan mengapa gambaran pertama mengenai koleksi
Masyarakat Batavia, yang dibuat oleh pengelolanya, R. Friederich (1817–75),
berkaitan dengan materi berbahasa Arab. Seperti akan kita lihat, prioritas ini
sesuai dengan kewajiban pelajar di pusat pendidikan Delft.

DARI BATAVIA DAN SURAKARTA KE BREDA, DELFT, DAN LEIDEN
Belanda di bawah pimpinan Willem II (berkuasa 1813–40) mengarahkan
berbagai usaha untuk membekali para pejabat kolonial dengan pengetahuan
bahasa Melayu dan Jawa. Jika VOC dahulu mengirimkan para pejabat beserta
keluarga dan percaya bahwa mereka akan mendapatkan posisi yang kuat dan
mempelajari bahasa apa pun yang mereka butuhkan ketika mendarat, negara
baru ini pada akhirnya akan memerlukan generasi lelaki muda dan lajang
yang diharapkan mampu menggunakan salah satu bahasa utama Nusantara
sebelum memulai kerja resmi mereka.
Setidaknya begitulah rencananya. Di antara pelopor yang kita sebut
Indonesianis adalah P.P. Roorda van Eijsinga (1796–1856). Dia dikirim ke