Page 242 - EBOOK_Sejarah Islam di Nusantara

PARA PENASIHAT UNTUK INDONESIË — 221

diterapkan pada 1905. Sebuah usaha lain untuk memperkuat cengkeraman
terhadap Islam sebagai sebuah institusi, ordonansi ini memerintahkan agar
para guru sejak saat itu mendaftarkan baik ajaran maupun pesantren mereka.
Para guru yang sama menganggap sang Penasihat sebagai pembela dalam
hal-hal semacam ini, sebagaimana yang kita lihat dalam kasus tiga guru dari
Kediri yang dicabut haknya untuk melaksanakan shalat Jumat di pondok
mereka pada 1909. Salah seorangnya secara khusus menarik perhatian Hazeu
karena tampaknya lelaki ini, Muhammad Minhad, di Afdeling Trenggalek,
kehilangan hak istimewanya dengan alasan tidak menyatakan dirinya seorang
12
guru Naqsyabandiyyah dan karena buku-bukunya. Hazeu memprotes
tindakan tersebut dan pemikiran yang ada di belakangnya secara keras:
Contoh ini sekali lagi menggambarkan konsekuensi yang tak dikehendaki
dari ketidakpercayaan yang kerap, dan sangat kentara, dikembangkan oleh
Pemerintah (juga Pemerintah Pribumi) terhadap para guru tarekat secara umum.
Ketidakpercayaan demikian menjadikan orang-orang ini pada gilirannya juga
tidak percaya kepada Pemerintah dan terdorong berbuat kebohongan dan
kepalsuan demi mendapat kesempatan untuk memberikan pendidikan secara
rahasia. Perbuatan yang bagaimanapun dihargai oleh orang Jawa kebanyakan,
tapi tak tertangkap mata Pemerintah. Maka, dalam Daftar para Kjahi dan Guru
di Karesidenan Kediri untuk 1903, kita hanya mendapati sedikit guru agama
yang terdaftar memberikan pengajaran tarekat. Suatu kontradiksi mencolok
dengan kenyataan! Benar-benar banyak guru tarekat sejak masa sangat lampau
di Kediri, dan mereka ada di sana sekarang. Tak perlu dikatakan bahwa metode
bertindak seperti ini terhadap para guru tarekat jelas harus dihindari, baik
berdasarkan pertimbangan etis maupun politis. Lagi pula, pengawasan para
guru agama yang dikehendaki oleh Ordonansi Guru tidak bisa mencapai
tujuannya jika para guru tarekat tidak tercantum dalam daftar. 13

Hazeu kemudian menunjukkan bahwa, di antara berbagai tarekat (yang
diyakini kuno) yang dipraktikkan di Hindia, hanya beberapa yang ditemukan
mempromosikan ajaran-ajaran yang menentang tatanan yang berlaku.
Dengan demikian, bisa jadi “tak ada alasan” untuk melarang praktik-praktik
tarekat, sebagaimana yang terjadi di beberapa kabupaten. Ini bukan berarti
Hazeu menyukai tarekat yang diyakininya sebagai warisan leluhur. Terlepas
dari sentimen pan-Islam yang kadang memengaruhi artikel-artikel al-Imam,
dan yang membenarkan pengawasan berkelanjutan, dengan perhatian yang
penuh kehati-hatian Hazeu mengamati surat kabar ini dan para editornya
yang terhormat yang berusaha melaksanakan program mereka di dalam batas-
batas hukum, meminta saran (dan kontribusi) dari para sekutu, tak kurang
dari Sayyid ‘Utsman. 14
Kita sudah mencatat sikap al-Imam mengenai tarekat dan melihat
betapa mempertanyakan asal usul mistis tarekat akan menjadi tugas utama