Page 196 - Perspektif Agraria Kritis

Bagian V. Kiprah NU di Bidang Agraria

peraturan perundang-undangan, serta sejumlah rekomendasi
di bidang ekonomi dan kesejahteraan.

Secara umum, keputusan-keputusan NU menyangkut
persoalan kedua ini juga ditandai dengan komitmen kuat pada
perwujudan prinsip keadilan dan kesetaraan. Pertanyaan yang
kemudian muncul adalah: Mengapa di tengah arus ijtihad
semacam ini dapat lahir keputusan Konferensi Jakarta 1961 yang
mengharamkan land reform? Jawaban atas pertanyaan ini,
seperti akan dibahas nanti, cukup kompleks sehingga tidak bisa
dijelaskan dari sisi ijtihad keagamaan semata. Di sini cukup
dinyatakan bahwa keputusan tersebut bukanlah satu-satunya
“suara” yang muncul dari dalam organisasi NU pada masa itu,
dan dengan demikian tidak bisa dinyatakan sebagai mewakili
pandangan dasar NU terhadap program land reform.

Urutan terakhir adalah persoalan agraria keempat,
yaitu ketidakpastian, ketimpangan dan ketidaksesuaian dalam
alokasi ruang dan pendayagunaan SSA. Persoalan agraria ini
disinggung dalam sekitar 10% dari 69 keputusan NU terkait isu
agraria. Ada empat keputusan menonjol yang termasuk dalam
kategori ini, yakni dua keputusan tentang lingkungan hidup
yang dikeluarkan Muktamar 1994, dan dua keputusan tentang
eksploitasi alam secara berlebihan dan alih fungsi lahan yang
dikeluarkan Muktamar 2015.
Mengenai persoalan lingkungan hidup, Muktamar 1994
menegaskan bahwa “mencemarkan lingkungan, baik udara, air
maupun tanah, apabila menimbulkan dlarar [kerugian atau
bahaya], maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan
kriminal (jinayâh)” (AF: 487). Muktamar ini dalam keputusan
berbeda juga menyatakan bahwa “menguras kekayaan alam
secara berlebih-lebihan dan tidak bertanggung jawab dengan
dalih untuk pembangunan dan atau kepentingan ekonomi
merupakan kenyataan hidup yang harus ditolak, baik karena
alasan agama maupun pertimbangan sosial”. Oleh karena itu,

131