Page 197 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

Muktamar memandang “perlu dilakukan upaya sinkronisasi
[antara] kegiatan pembangunan dengan usaha pengembangan
lingkungan hidup” (AF: 636).

Eksploitasi alam yang berlebihan mendapat kecaman
yang lebih keras dalam Muktamar 2015, termasuk ditujukan
kepada pejabat yang mengeluarkan ijin eksploitasi tersebut.
Terkait persoalan ini, Muktamar yang diadakan di Jombang ini
memutuskan tiga poin berikut:

“1. Eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan
sehingga menimbulkan kerusakan
lingkungan hukumnya adalah haram.
2. Pemberian ijin eksploitasi oleh aparat
pemerintah yang berdampak pada
kerusakan alam yang tidak bisa diperbaiki
lagi maka hukumnya haram jika disengaja.
3. Sikap yang dilakukan oleh masyarakat
adalah wajib amar ma’ruf nahi munkar
sesuai kemampuannya.” (HMNU 2015:
140) 9
Isu lain yang dibahas dalam Muktamar 2015 ini adalah
alih fungsi lahan pertanian produktif. Para peserta Muktamar
menginsyafi kegentingan alih fungsi lahan ini yang dampaknya
semakin luas dirasakan masyarakat dalam bentuk “tingginya
angka impor pangan karena ketersediaan dalam negeri yang
terbatas, tingginya angka pengangguran karena minimnya
lahan garapan, dan semakin tingginya tingkat ketergantungan
masyarakat kecil dan negara pada pasar global”. Menyikapi
permasalahan ini, Muktamar Jombang 2015 menetapkan dua
butir keputusan berikut ini:
“1. Mengalihfungsikan lahan produktif seperti
lahan pertanian atau ladang menjadi
perumahan, perkantoran atau pabrik yang

9 HMNU 2015 adalah inisial untuk dokumen Hasil Muktamar ke-33
NU, Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015.

132