Page 198 - Perspektif Agraria Kritis

Bagian V. Kiprah NU di Bidang Agraria

diyakini berdampak madlarrah ‘âmmah
[kerugian umum] (yang nyata) pada
perekonomian hukumnya haram.
2. Membeli lahan produktif untuk dialih-
fungsikan menjadi infrastruktur hukumnya
adalah boleh. Hanya saja, kalau hal itu
diyakini (nyata-nyata) akan menimbulkan
dlarar ‘âmmah [kerugian umum] maka
pemerintah wajib melarangnya.” (HMNU
2015: 144)
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
pergulatan pemikiran NU dalam menyikapi berbagai isu agraria
bukanlah hal baru, justru membentuk salah satu karakteristik
ijtihad NU sejak awal pendiriannya. (Untuk rekapitulasi ijtihad
agraria NU ini, silahkan lihat Tabel 10.2 pada lampiran bab ini.)
Kepedulian semacam ini sangatlah wajar karena mayoritas
konstituen NU adalah kaum tani dan warga pedesaan. Tidak
heran jika pembahasan kasus-kasus pertanian dan pedesaan
banyak mewarnai forum-forum organisasi NU dari tingkat
kampung hingga nasional.

KIPRAH NU DALAM PROSES PENYUSUNAN UUPA

Selain dalam ranah pemikiran keagamaan, peran NU di
lapangan agraria juga cukup menonjol dalam politik hukum
agraria. Salah satu kiprah NU dalam ranah terakhir ini, yang
justru belum banyak diketahui, adalah kontribusinya dalam
proses perumusan rancangan UU Pokok Agraria. Sebagaimana
diketahui, proses penyusunan UUPA ini memakan waktu yang
sangat panjang, yaitu selama 12 tahun, sebelum akhirnya
berhasil diundangkan pada 24 September 1960.

Proses penyusunan UUPA ini dimulai pada tahun 1948
oleh sebuah “Panitia Negara” yang dibentuk pemerintah.
Tugas utama panitia ini adalah menyusun draft UU agraria
nasional yang akan menggantikan seluruh hukum kolonial di

133