Page 185 - buku 1 kak emma_merged (1)_Neat
P. 185

Hasril Chaniago, Aswil Nazir, dan Januarisdi



                                                                                        12
                     ke Gerakan Tiga A untuk membubarkan Tiga A itu.  Sjahrir
                     mengambil kebijakan untuk tetap tinggal berjuang dengan

                     tidak perlu bekerja sama (Hatta, 1987: 416).

                             Begitulah, ketika perjalanan kerja sama dimulai, maka
                     Sukarno memainkan perannya sebagai juru bicara rakyat

                     dan menyebut-nyebut perjuangan memerlukan suatu gerakan

                     kerakyatan yang baru. Sukarno mendesak kepada pemerintah

                     Militer Jepang untuk dapat mengizinkannya mendirikan suatu
                     barisan persatuan. Sukarno beralasan bahwa suatu pergerakan

                     sepihak (yang) hanya menekankan kepada kepentingan Jepang

                     tidak akan berhasil. Oleh sebab itu perlu dibangun suatu kerja

                     sama yang berdasarkan pada hubungan antar-partner. Maka

                     pada tanggal 8 Desember 1942, pada rapat umum di lapangan
                     Ikada, Sukarno menyatakan bahwa “organisasi baru itu akan

                     dimulai pada tanggal 1 Januari 1943” (Hatta, 1987:292).

                             Jepang yang mulai terdesak memang membutuhkan

                     dukungan sumber daya rakyat Indonesia melalui organisasi
                     yang  ditawarkan  Sukarno.  Untuk  membahas  pendirian

                     organisasi baru itu, maka akhir Desember 1942, Sumobuco,















                     12  Menurut  Hatta,  “maksud  Sukarno  kerja  sama  dengan  Pemerintah  Militer
                         Jepang ialah untuk mencapai cita-citanya memperoleh kesempatan mendirikan
                         sebuah partai baru, terutama untuk memuaskan nafsunya beragitasi. Tetapi ia
                         mengabaikan bahwa diluar pimpinan Pemerintah Militer Jepang tidak mungkin
                         ada pergerakan rakyat” (Hatta, 1987: 416).

                                                           156
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190