Page 177 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

ekstrim, pemerintah desa berfungsi vital untuk pengelolaan
dan penguasaan Tanah Timbul beserta distribusinya pada
masyarakat. Dalam kasus tumpang tindih kepemilikan,
masyarakat apriori bahwa pemerintah desa adalah makelar
tanah yang dapat melakukan jual beli surat penguasaan lahan
Tanah Timbul. Pada kenyataan ini, pemerintahan desa tidak
dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dalam
rangka usaha penggalian data dan proses verifikasi. Di tingkat
kecamatan, pemerintah kecamatan tidak dapat memberikan
informasi dikarenakan kewenangan tentang permasalahan
Tanah Timbul yang berkaitan dengan perijinan, permohonan,
pencatatan, serta surat-menyurat dilimpahkan sepenuhnya
pada pemerintahan desa.

Konflik Pengelolaan: Masyarakat VS Investor

Masyarakat dari luar Kampung Laut lebih agresif ber-
investasi dalam pengelolaan Tanah Timbul. Pada awal
pengusahaan untuk melakukan pengelolaan Tanah Timbul
di Kampung Laut, masyarakat dari luar melakukan pem-
bukaan usaha pertanian, ladang, dan tambak. Usaha masya-
rakat pendatang mengalami banyak kendala di lapangan.
Beberapa kendala yang sering dialami seperti, musim,
sumberdaya, keamanan, keterbelakangan dan transportasi.
Baru pada tahun 1990-an mulai berdatangan investor dari
luar untuk memanfaatkan Tanah Timbul sebagai salah satu
potensi usaha.
Perkembangan usaha masyarakat luar tidak mendapat-
kan dukungan dari masyarakat lokal setelah investor dari luar
mendapatkan banyak hasil yang berlimpah. Sikap masyarakat
lokal terhadap usaha yang dikembangkan investor luar ber-
macam-macam, seperti, melakukan pencurian udang-udang
dalam tambak, penjarahan serempak hasil panen, turut serta
dalam panen raya hasil tambak, namun tidak dikembalikan
pada pemilik tambak. Hal demikian sebagai perlawanan yang

163