Page 225 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

besi tersebut ditinjau dari segi yuridis, melalui tinjauan UUPA
1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Karena itu hadir pula
pada kesempatan itu pakar hukum agraria dari berbagai per-
guruan tinggi di Yogyakarta. Kesepakatan yang diperoleh
adalah petani masih menolak rencana penambangan pasir
besi di pesisir Kulon Progo. Selain melanggar keadilan agraria
juga mengancam kerusakan ekologis bagi daerah disekitar
penambangan pasir besi. 75
Proses perlawanan yang terus berlangsung dan resistensi
kelompok pendukung penambangan juga makin agresif, warga
mulai menyadari penting menjaga soliditas, militansi dan
kekompakan perjuangan. Organisasi PPLP menjadi ujung
tombak dan rumah ideologis bersama bagi pelembagaan
perlawanan mereka. Menurut Widodo, pimpinan PPLP yang
di tunjuk secara aklamasi, PPLP lahir dari suara rakyat sen-
diri, bukan pesanan dari atas dan bukan pula bentukan dari
lembaga di luar mereka. Karena itu disebut paguyuban tidak
terlalu formal. Yang penting warga dapat terkoordinasi dan
satu suara dalam perjuangan. Keberadaan PPLP ini bukan
76
saja sebagai wadah pengorganisasian massa, tetapi lebih dari
itu juga memiliki otoritas untuk membuat kesepakatan sosial
di antara warga menyangkut distribusi wewenang, pelarangan
dan pembatasan bagi pihak-pihak (luar maupun dalam) yang
boleh/tidak terlibat dan bergabung dalam barisan mereka.
Dengan kata lain PPLP juga berperan sebagai satu-satunya
pintu masuk bagi orang luar untuk mengetahui dan ber-
hubungan dengan gerakan perlawanan petani pesisir Kulon
Progo. Hal ini dianggap penting, menurut Widodo, karena
beberapa kali masyarakat yang kontra penambangan disusupi

75 Lihat Kompas, 14 Agustus 2008, Petani Kulon Progo Tolak Pem-
bangunan Pasir Besi.
76 Wawancara langsung dengan Widodo, Bogor, 19 November 2008.

211