Page 85 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi
P. 85

agro forestry sejak mulai menggarap lahan disini, mereka
             menanam pohon-pohon yang dapat diambil hasilnya tanpa
             merusak tegakannya (bandingkan dengan Perhutani yang
             menanam tanaman sejenis, sehingga ketika panen, tidak
             satupun tegakan yang tersisa).


             Aspek Legal Formal yang Belum Jelas
                   Pada penelitian ini,
             ditemukan beberapa
             aspek legal formal yang
             tidak jelas. Untuk kasus
             Sinagar, ada ketidak-
             sesuaian Peta Rencana
             Tata Ruang Wilayah
             Kabupaten Tasikmalaya,
             dengan Peta Kuasa
             Perhutani yang dikeluar-
             kan oleh Baplan tahun
             2003. Selain itu, juga
             tidak ditemukan berita
             acara penetapan batas
             (BATB) kawasan hutan
             di Sindangasih oleh Per-
             hutani, padahal BATB         Gambar 1. Ketidaksesuaian Peta
             penting secara legal for      Tata Guna Tanah dan RTRW
             mal. Ketiadaan BATB menunjukkan hutan yang dilekatkan
             pada kawasan di Sindangasih tidak sah secara hukum, karena
             ketentuan dalam UU Kehutanan, penunjukan batas kawasan
             hutan harus melalui proses penentuan tata batas dan dalam
             penetapan BATB harus melibatkan pihak-pihak terkait yang
             ada di desa seperti tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan
             lembaga-lembaga yang ada di masyarakat.




             71
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90