Page 101 - Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

institusi atau sistem pendidikan tetapi juga Bagian berikutnya akan membahas faktor
faktor budaya secara umum (makrosistem) yang budaya tersebut dan dampaknya terhadap
mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku. implementasi kebijakan.

3. Keselarasan Kebijakan dan Budaya Institusi Pendidikan

Di atas telah dijelaskan secara ringkas kurikulum. Pemerintah daerah diharapkan
kompleksitas proses implementasi dari melibatkan guru dan masyarakat untuk
perspektif psikologi sosial. Terkait dengan merancang pembelajaran yang kontekstual
agensi/kendali guru dan proses pemaknaan dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di
kebijakan, perspektif budaya dan sejarah juga lingkungan setempat. Secara resmi, peraturan
menjadi faktor yang penting dalam strategi memberikan kewenangan yang besar kepada
implementasi kurikulum. Berdasarkan sistem guru untuk menjadi perancang kurikulum.
ekologi (Gambar 5.1), konteks juga berkaitan Namun demikian, di tingkat lokal kebijakan
dengan budaya (makrosistem) dan sejarah tersebut tidak direspon sesuai harapan
(kronosistem) perkembangan sistem pendidikan pemerintah pusat.
Indonesia yang mempengaruhi dan menambah
kompleksitas proses implementasi kebijakan. Menggunakan perspektif budaya dan
Tantangan implementasi juga dapat disebabkan sejarah perkembangan sistem pendidikan
oleh sistem yang paling makro yaitu budaya, Indonesia, Bjork (2005) menjelaskan masalah
nilai, serta keyakinan masyarakat umum tentang ketidaksepadanan antara budaya politik dalam
bagaimana pendidikan seharusnya dikelola sistem pendidikan Indonesia dengan kebijakan
(Benavot & Resh, 2003). Budaya di luar institusi desentralisasi yang dikeluarkan pemerintah
pendidikan juga memiliki pengaruh besar pusat. Perencanaan di tingkat lokal satuan
terhadap implementasi kurikulum (Bjork, 2005). pendidikan yang partisipatif tidak pernah
dibangun dalam sistem pendidikan Indonesia.
Penelitian yang dilakukan oleh Bjork (2005) Sistem pendidikan relatif tertutup dan guru-
menunjukkan signifikansi budaya makro guru diharapkan untuk mengikuti arahan dari
Indonesia terhadap implementasi kebijakan pusat, sehingga perancangan kurikulum secara
kurikulum nasional yang saat itu dikenal partisipatif dalam era desentralisasi pendidikan
sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di awal tahun 2000-an adalah sesuatu
beserta muatan lokal yang perlu dikembangkan yang baru dan asing bagi budaya institusi
di tingkat daerah dan/atau satuan pendidikan. pendidikan.
Bjork melakukan kajian kualitatif yang
mendalam tentang bagaimana daerah dan Almond dan Verba (1989) menteorikan
satuan pendidikan merespon kebijakan tentang pentingnya kesebangunan (congruency) antara
muatan lokal sebagai bagian dari reformasi budaya politik dengan kebijakan. Teori mereka
desentralisasi pendidikan di Indonesia. banyak digunakan dalam kajian kebijakan
Desentralisasi pendidikan memberikan ruang publik dan menunjukkan bahwa suatu
kepada guru dan sekolah untuk mengambil kebijakan cenderung tidak akan bertahan lama
peran yang lebih besar dalam pengembangan dalam tahap implementasi apabila kebijakan

KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 101