Page 124 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
P. 124
Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
sangat berkuasa melalui pemerintah pusat mengoperasikan pada tingkat
propinsi. Wewenang bertambah karena kemajuan dalam teknologi dan
infrastruktur transportasi mencapai ruang yang membuat praktek kehu-
tanan lebih mudah daripada zaman Belanda.
Proses pembatasan jenis khusus pada tanah hutan untuk penduduk
setempat dan hak pemilikan atas tanah hutan oleh negara adalah praktek
perluasan teritori. Di tambah pula “sumber daya atau kontrol terhadap
pertmbuhan jenis tanaman”, adalah proses monopili pemerintah dan
penarikan pajak untuk jenis tanaman khusus. Penarikan pajak dan
penghitungan satu per satu pohon-pohon damar adalah praktek produk
hutan mulai bergantung pada distribusi pasar. Produk hutan ditata
secara ilmiah oleh negara agar dapat berproduksi secara aktif dan bergan-
tung pada pasar (Wood 1999: 83, Scott 1998: 136). Pada abad 19 hutan-
hutan di Asia Tenggara masuk dalam perbincangan rezim untuk peng-
hasil fiscal negara. Hasil dari perbincangan itu dilanjutkan dengan cara-
cara mengeluarkan orang-orang setempat dari bentangan hutan.
Oleh karena bentangan alam orang Katu dibingkai oleh negara
sebagai bentangan hutan milik negara, maka perbicangan hutan negara
dikaitkan secara khusus dengan pengalaman petani-petani Katu. Sejarah
orang-orang Katu telah dibubuhkan dengan periode kekerasan dan
pergolakan. Selama 1950-an dan 60-an terjadi dua peritiwa besar yang
berpengaruh pada orang-orang Katu. Pertama, pasukan Darul Islam
menyapu Sulawesi Tengah dari bagian selatan. Kemudian, pada 1957
pasukan pemberontak Permesta turun dari bagian utara. Masing-masing
memaksakan agama dan bentuk alternatif pemerintah. Tentara Indone-
sia membersihkan komunitas-komunitas yang tinggal di bukit-bukit
pada waktu mencegah pasukan Darul Islam dari tempat persembunyian
(Harvey 1989: 362; Acciaoli 2000). Periode itu telah telah membawa petani-
petani Katu untuk hidup sebagai pengungsi di Bangkeluho, sebuah tem-
pat di lembah Besoa. Tahun 1959 mereka kembali ke Katu (De Andrea
2003: 232).
Sejak 1967, di bawah regim orde baru, Soeharto, pemaksaan ekonomi
membawa orang-orang Katu dalam penguasaan baru. Kriminalisasi
115
