Page 183 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Hilmar Farid, dkk.
4. Dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah hak
Erpacht untuk paling lama 75 tahun.
5. Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai pemberian tanah-tanah
itu melanggar hak-hak rakyat.
6. Gubernur Jenderal tidak akan mengambil kekuasaan atas tanah-tanah
yang telah dibuka rakyat asli untuk keperluan mereka sendiri atau
yang masuk lingkungan desa untuk penggembala ternak umum
ataupun untuk keperluan lain, kecuali untuk kepentingan umum
berdasarkan pasal 133; dan untuk keperluan perkebunan yang
diselenggarakan atas perintah atasan menurut peraturan-peraturan
yang berlaku untuk itu; segala sesuatu dengan pengganti kerugian
yang layak.
7. Tanah-tanah yang dimiliki rakyat asli dapat diberikan kepada mereka
itu hak eigendom, disertai syarat-syarat pembatasan yang diatur
dalam undang-undang dan harus tercantum dalam surat tanda
eigendom itu. Yakni mengenai kewajiban-kewajiban pemilik kepada
negara dan desa; dan pula tentang hal menjualnya kepada orang
yang tidak masuk golongan rakyat asli.
8. Persewaan tanah oleh rakyat asli kepada orang-orang bukan rakyat
asli berlaku menurut peraturan perundang-undangan. 41
Agrarische Wet yang ini dijalankan dalam Agrarische Besluit tahun
1870, yang terkenal dengan prinsip domein verklaaring (atau terkenal
dengan nama domein-theorie): “Dengan tidak mengurangi berlakunya
ketentuan ke-2 dan ke-3 dari undang-undang tersebut (ayat 5 dan 6 pasal
51 I.S.), maka tetap dipegang teguh dasar hukum yang menyatakan bahwa
semua tanah yang tidak ada bukti hak eigendom adalah milik negara
(staatdomein).” Undang-undang ini mengenalkan jenis-jenis hak yang
42
baru seperti eigendom, erfpacht, konsesi dan sewa. Atas dasar konsepsi
milik negara atas tanah ini, dilakukanlah pemberian hak erfpacht selama
75 tahun untuk perkebunan-perkebunan.

41 Singgih Praptodihardjo, Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia, Jakarta: Yayasan
Pembaruan, 1952. Halaman 142-143.
42 Ibid. Halaman 46.

174