Page 202 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
jutnya, aneka ragam koperasi yang dahulu diorganisir oleh berbagai par-
tai politik dan organisasi massa underbow-nya, dilarang oleh Inpres tahun
1978 dan 1984, dan semua kegiatan ekonomi berkoperasi disalurkan
75
melalui wadah tunggal koperasi unit desa (KUD) . Pengaturan organisasi
kemasyarakatan masih dilakukan oleh Orde Baru dengan penyeragaman
asas organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, hak berserikat semakin
suram ketika diterapkan UU No. 8 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah
No. 19 tahun 1986 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur
secara menyeluruh pembentukan keanggotaan dan kepengurusan, ke-
uangan, pembinaan, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasya-
rakatan .
76
Keempat, dijalankannya UUPD (Undang-undang Pemerintahan
Desa) tahun 1979, membuat desa semakin kehilangan dinamika proses
77
politik yang demokratis-partisipatif . Rangkaian peraturan penjabaran
dari UUPD 1979 semakin menunjukkan kuku birokrasi yang nyata meng-
hambat partisipasi sejati rakyat desa. Adapun format-format institusi
partisipasi yang disediakan oleh peraturan yang ada merupakan upaya
kontrol birokrasi terhadap kekuatan masyarakat desa. Contohnya adalah:
lembaga musyawarah desa (LMD) sebagai representasi dari kekuatan
legislatif rakyat, merupakan ‘boneka’ birokrasi. Perhatikan, klausul ten-
tang keanggotaan LMD yang “dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh
kepala desa dengan pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersang-
kutan” dan “ketua LMD dijabat oleh kepala desa karena jabatannya”.
Contoh lain adalah perubahan lembaga sosial desa (LSD) menjadi lem-
baga ketahanan masyarakat desa (LKMD) . LSD merupakan wadah parti-
78

75 Frans Husken dan Benjamin White, “Ekonomi Politik Pembangunan Pedesaan dan
Struktur Agraria di Jawa”, dalam Prisma, No. 4, 1989.
76 Mulyana W. Kusumah, “Realitas Suram Hak Berserikat”, dalam Tanah Air, Th. 1
No.2 Edisi Januari 1987.
77 Kutut Suwondo, “Kelompok Penekan di Pedesaan sebagai Salah Satu Alternatif
Jalur Partisipasi Masyarakat Pedesaan”, dalam Kritis, No. 3 th. V, Januari 1991.
78 Nico G. Schuldt Nordholt, “Dari LSD ke LKMD: Partisipasi di Tingkat Desa”,
dalam van Ufford, Philip Quarles, Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program, Jakarta:
PT. Gramedia, 1988.
193