Page 203 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Hilmar Farid, dkk.
sipasi langsung pemuka desa dalam pembangunan desa, diubah secara
seragam menjadi wadah kontrol LKMD yang diketuai oleh kepala desa.
Demikian pula halnya dengan peran perempuan, dikoordinasi lewat pem-
binaan kesejahteraan keluarga, yang di desa wajib diketuai oleh istri kepala
desa. Pengambilan keputusan mengenai kepemimpinan di desa juga
sudah kehilangan banyak kadar demokrasi dan partisipasi –seperti di
zaman Rezim Soekarno. Sekarang, aparat kecamatan, militer dan kepo-
lisian memperoleh keabsahan untuk mencampuri proses pemilihan
kepala desa, karena merekalah panitia pemilihan kepala desa. Mulai dari
pendaftaran calon, proses ‘screening’, dan seterusnya. Manakala terdapat
calon kepala desa yang populer di mata rakyat, calon tersebut bisa diga-
galkan oleh panitia tersebut.
Kelima, terlibatnya unsur polisi dan militer di dalam pengawasan
dinamika pembangunan desa. Di tingkat desa terdapat bintara pembina
desa dari unsur militer. Mereka ini lebih berfungsi sebagai pengendali
untuk kepentingan birokrasi daripada pembina masyarakat dalam arti
pembangkit partisipasi yang sejati. Di tingkat kecamatan terdapat
institusi tripika (tri pimpinan kecamatan), yang terdiri dari koramil
(militer), polsek (kepolisian) dan camat (birokrasi sipil), yang selalu be-
kerja sama untuk mengawasi, mengendalikan dan mengintervensi pro-
ses-proses sosial politik pedesaan.
Semenjak Orde Baru, pada daerah-daerah ‘basis oposisi’ ditempatkan
kepala-kepala desa dari ABRI, dan dilakukan operasi-operasi ‘pem-
bangunan’ yang disebut sebagai ABRI masuk desa (AMD). Walaupun
AMD nampak merupakan upaya membangun sarana pembangunan
seperti jalan, jembatan dan lain-lain, namun terdapat aspek politis, yakni
kontrol terhadap daerah-daerah ‘basis oposisi’. Suatu strategi melibatkan
rakyat sebagai pelaku aktif keamanan adalah doktrin hankamrata (perta-
hanan dan kemananan rakyat semesta). Doktrin teritorial ini mem-
perlihatkan bahwa seluruh penduduk ikut bertanggung jawab terhadap
keamanan. Dalam praktiknya, itu berarti seluruh penduduk sampai ke
desa-desa paling jauh ada di bawah pengawasan keamanan. Penerapan
strategi hankamrata didukung oleh organisasi tertitorial RT/RW, melalui
pertahanan sipil (hansip) dan siskamling (sistem keamanan lingkungan).

194