Page 208 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
yang merupakan mayoritas penduduk desa. Fakta yang terlihat menya-
darkan kita bahwa petani pemilik lahan dengan luas lebih dari 0,5 ha
hanya sekitar 20%, sedangkan sebagian besar masyarakat di desa hanya
memiliki sedikit tanah (kurang dari 0,25 ha), dan lebih dari itu adalah
mereka yang tidak punya tanah sama sekali. Dengan struktur pemilikan
tanah yang tidak seimbang ini tentu semakin jelas bahwa program revo-
lusi hijau yang menghasilkan swasembada pangan masih belum mampu
mengangkat nasib petani.
Kesimpulannya adalah melalui program revolusi hijau, aparat peme-
rintahan lokal, dari camat dan unsur-unsur sektoral kecamatan sampai
kepala desa dan pegawainya, mengendalikan hampir seluruh program
revolusi hijau (juga program pembangunan pedesaan lainnya, seperti
pajak, inpres, dan lain-lain). Dari program-program pemerintah ini,
mereka semakin memperoleh pengetahuan terhadap sentralisasi keku-
asaan yang dipunyainya, berhadapan dengan penduduk desa secara kese-
luruhan.

Politik Agraria di Zaman Reformasi 84

Jatuhnya rezim Orde Baru membuka lembaran sejarah baru bagi
rakyat pedesaan. Zaman baru ini disebut zaman reformasi. Aksi-aksi
pendudukan dan penggarapan atas tanah-tanah yang diaku bagian dari
perkebunan dan hutan produksi Perhutani sangat populer di masa
reformasi, sejak tumbangnya rezim Orde Baru tahun 1998. Di kalangan
aktivis agraria terkenal istilah reklaiming (asal kata reclaiming), artinya
mengambil kembali tanah yang dicuri pihak lain. Hal ini dilakukan atas
tanah-tanah yang pernah menjadi garapan penduduk, tapi akibat praktik

84 Untuk perkenalan lebih lanjut bagi pembaca berbahasa Inggris, lihat: Anton Lucas
and Carol Waren, “Agrarian Reform in Era of Reformasi”, dalam Indonesia in Transition,
Social Aspects of Reformasi and Crisis, Chris Manning and Peter van Diermen (eds).
London: Zed Book, 2000; Dianto Bachriadi, “Land for Landless, Why the democrats in
Jakarta not interested in land reform?”, Inside Indonesia, No. 64/ Oct-Dec 2000; Anton
Lucas and Carol Waren, “The State, The People and Their Mediators, The Struggle
over Agrarian Law Reform in Post New Order Indonesia”, Indonesia, No. 76, October
2003.
199