Page 204 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
RT/RW ditugaskan mengawasi gerak-gerik orang dan setiap orang asing
yang memasuki lingkungan itu 1 x 24 jam lebih, harus melapor. Hansip
dan siskamling bukan sekadar pengamanan terhadap pencuri, pencoleng
dan pelaku kriminal lainnya. Akan tetapi, merupakan suatu kontrol pe-
merintah terhadap kebebasan warga negaranya.

Semua tindakan politik ini mengarah pada suatu sentralisasi keku-
asaan birokrasi pedesaan. Gejala sentralisasi kekuasaan ini, sangat nam-
pak di suatu desa yang menurut Selomartani,

“Badan administrasi desa sekali lagi tergantung pada camat; Mereka lebih
bertanggung jawab kepada camat daripada kepada petani.... Dilarangnya
partai-partai politik untuk beroperasi di tingkat desa telah menghilangkan
payung perlindungan yang bisa dipakai oleh pemerintah.... Pelarangan
tersebut juga menghilangkan hak-hak mereka untuk mengorganisir dan
secara kolektif memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka dan
memperkuat posisi tawar-menawar mereka dengan elit desa lokal.... Men-
jawab tentang perubahan-perubahan ini, petani di Selomartani berkata
bahwa mereka merasa kehilangan persatuan antara petani dan badan
administrasi desa yang masih mereka rasakan 15 tahun yang lalu. Pada
waktu itu, kata mereka, lurah (kepala desa) dan pembantunya lebih mem-
perhatikan kesejahteraan petani dan menunjukkan rasa hormat. Tapi
sekarang ini, kata mereka selanjutnya, perhatian lurah dan para pem-
bantunya lebih dipusatkan pada pengumpulan uang pajak dan penge-
rahan petani-petani untuk mengikuti berbagai proyek pembangunan yang
79
diturunkan pemerintah pusat” .
Suatu penelitian yang mendalam tentang kepemimpinan lokal,
menyimpulkan hal senada:

“Kekuatan-kekuatan yang menentang tidak boleh mengorganisir diri dan
apa saja yang dapat merupakan organisasi di tingkat desa harus ada di bawah
pengawasan LMD. Pengurus LMD sepenuhnya dikuasai oleh lurah, atau
lurah dapat mengenyampingkan dengan efektif LMD ini menggunakan
alasan bahaya “arena politik” ...Kebijakan mendepolitisasi pedesaan dapat
berakibat pamong desa bertindak tanpa kekuatan-kekuatan pengawasan
formal di tingkat lokal... Ketiadaan kekuatan lawan yang terorganisasi resmi

79 Loekman Soetrisno dalam Husken, Frans dan Benjamin White, loc cit.
195