Page 36 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
P. 36
Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari selama kelemahan-kele-
mahan Belanda memungkinkannya. Oleh karena itu, para petinggi
Belanda menyarankan agar plakat panjang diganti oleh plakat pendek
yang mengharuskan para penguasa pribumi mewajibkan untuk
menyatakan tunduk pada pemerintah Hindia Belanda dan akan mema-
10
tuhi seluruh perintahnya. Kemudian, apakah dengan plakat pendek
telah cukup untuk melakukan ekspansi teritori di Sumatera?
Nampak menjadi jelas bahwa plakat pendek merupakan ungkapan
tunduk penguasa pribumi lokal terhadap kekuasaan Belanda. Melalui
plakat pendek itu konsesi-konsesi tanah untuk perkebunan-perkebunan
modal asing diperoleh dari sultan-sultan Sumatera Timur. Menurut
Moehammad Tauhid, bahwa campur-tangan pemerintah Hindia Belanda
dalam masalah tanah di wilayah swapraja di luar Jawa dan Madura diatur
dan ditentukan oleh plakat panjang dan plakat pendek. Juga, konsesi
tanah melalui peraturan yang berkenaan dengan Kontrak Politik antara
11
pemerintah Hindia Belanda dengan daerah-daerah Swapraja. Konsesi-
konsesi penguasaan tanah melalui plakat pendek (korte verklaring)
adalah memproduksi ruang agraria, karena setelah itu daerah itu menjadi
bagian mutlak dari pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, para pengu-
asa lokal maupun para saudagar di sana tidak mempunyai hubungan
dengan luar negeri, kecuali hubungan dengan Hindia Belanda saja. Demi-
kian pula urusan dalam negeri dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda.
Melalui plakat pendek pemerintah Hindia Belanda dapat memungut
pajak kerajaan dan pendapatan-pendapatan lainnya, dengan syarat para
kepala suku diberi ganti memadai. Pemungutan pajak dilakukan oleh
Belanda terjadi di Siak pada 1863, untuk pajak madat dan pajak barang
di pelabuhan. Perjanjian plakat pendek membuat ruang abstrak yang
produksi berhubungan dan berimplikasi dengan masyarakat setempat.
10 Lange verklaring atau plakat panjang dihapuskan dan dijadikan satu dengan korte
verklaring (plakat pendek) diusulkan oleh dua petinggi Belanda penakluk Aceh yakni
Van Heutsz dan Snouck Hugronye pada Juni 1898. Untuk hal ini lihat. Anthony Reid.
The Contest for North Sumatra Acheh, the Netherlands and Britain 1858-1898.
(Singapore: Oxford Press, 1969)hlm, 302.
27
