Page 42 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
P. 42
Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
kontrak contoh itu berlangsung panjang dan ketegangan tawar-menawar
antara pihak pengusaha dan pemerintah. Kedua belah pihak setuju untuk
membicarakan kontrak contoh dan pihak pengusaha menolak untuk
menerima kontrak seragam dan pasti, karena akan mengubah kontrak-
kontrak awal sebelum 1870 dan keberadaan kontraknya masih berlang-
sung. Pembahasan kontrak-kontrak contoh itu berlangsung dari tahun
1872 hingga 1895. Maksud pembuatan kontrak-kontrak contoh itu bukan
sebagai satu patokan yang perlu diikuti, tetapi hanya sebagai pedoman.
Secara ruang politik, kontrak-kontrak itu dibuat untuk mempro-
duksi ruang bagi berakumulasinya modal perkebunan-perkebunan
swasta. Sementara itu, bagi tradisi agraria penduduk setempat yang
memproduksi bahan makanan dengan berladang atau berpindah-
pindah agraria perlu dibatasi. Pada waktu lampau orang-orang Batak
pedalaman untuk berladang membutuhkan tanah sekitar 19 bau (20
hektar lebih), tetapi untuk masa konsesi perkebunan, petani-petani Karo
akan lebih diintesifkan dengan wilayah agraria 4 bau (5 hektar lebih).
Dari kontrak-kontrak contoh itu, petani setempat hanya diperbolehkan
menanam seperti jagung selama 6 bulan ditanah jaluran. Juga, dalam
20
melakukan kontrak dan konsesi perlu dilakukan survey batas-batas luas
lahan. Dalam kontrak-kontrak contoh itu lama konsesi sekitar 70-75
tahun. Selain itu, kontrak-kontrak contoh itu memberikan ketegasan hak
agraria penduduk hanya memperoleh lahan cadangan untuk mempro-
duksi bahan makanan setelah tanah perkebunan panen. Tanah-tanah
cadangan itu dibagikan atas dasar lamanya tinggal diwilayah perkebunan.
Kontrak-kontrak setelah 1870 membuat perusahaan-perusahaan perke-
bunan menjadi enclave yang eklusif yang hanya bisa dimasuki oleh buruh
perkebunan diwaktu jam bekerja untuk produksi.
20 Pada periode yang sama pemerintah kolonial memutuskan memberikan areal
pertanian kepada petani di Kalimantan Barat seluas 21 hektar untuk satu keluarga.
Sementara itu, untuk penduduk Sumatra Timur hanya diberikan 5 hektar untuk setiap
kepala kerluarga. Keputusan itu berarti lebih mementingkan produksi komoditi ekspor
perusahaan perkebunan asing. Untuk hal ini lihat. Ibid., Pelzer. Toean keboen dan
petani…. hlm., 105.
33
