Page 44 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
tahun 1878, bijblad 3381). Pada intinya pemberian hak konsesi agar
memberikan kesempatan kepada penanam modal asing untuk
menginvestasikan modalnya disektor petanian dengan mendapatkan
tanah seluas-luasnya. Setelah mendapat pedoman pemberian konsesi
dari pemerintah kolonial, konsesi itu berlaku selama 75 tahun dengan
diberi kesempatan memperpanjang hingga 50 tahun lagi. Uang kunci
21
untuk sultan (Cijns) f. 1 ,- minimum tiap hektar per tahun. Dengan pesat
dan meluasnya tanaman tembakau didaerah itu, yang ternyata
menghasilkan kualitas tembakau terbaik di dunia. Maka, berlomba-lomba
perusahaan asing untuk mendapatkan tanah konsesi. Kemudian,
menyusul perluasan tanah konsesi ditanami karet, kelapa sawit, teh dan
sebagainya. Sehingga seluruh pantai bagian timur Sumatera merupakan
daerah perusahaan perkebunan asing yang mendapatkan konsesi dari
para Sultan di Sumatera Timur.
Tabel ruang geografi Sumatera Timur tahun 1930-an di atas, bahwa
jumlah seluruh tanah konsesi adalah 888.000 hektar, sedangkan tanah
pertanian rakyat 252.000 hektar. Selain itu, tanah konsesi adalah tanah
subur. Tanah konsesi seluas itu dikuasai oleh 257 perusahaan Belanda,
197 perusahaan Amerika, Belgia dan Inggeris. Namun demikian tanah
seluas itu tidak semuanya ditanami oleh perusahaan. Misalkan konsesi
tembakau yang luasnya 261.000 hektar setiap tahun hanya ditanami 15
hingga 20.000 hektar. Sementara itu, tanah konsesi untuk tanaman keras
lainnya seluas 627.000 hektar hanya ditanami seluas 394.000 hektar. 22
Sisa dari tanah itu menjadi tanah cadangan yang tidak ditanami selama
berpuluh tahun.
Dengan luasnya pemberian tanah konsesi serta jangka waktu pan-
jang penggunaan ruang agraria bagi perusahaan perkebunan mencip-
takan ketimpangan hubungan produksi sosial. Pemakaian ruang agraria
yang luas bagi modal asing membuat surplus akumulasi bagi kaum
modal asing mendapatkan jaminan keberlanjutannya. Sementara itu,

21 Op.Cit., Tauhid. Masalah Agraria., hlm., 99.
22 Op.Cit., Tauhid. Masalah Agraria., hlm., 102.
35