Page 62 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
tidak diperbolehkan memutuskan hubungan kerja dan mencari peker-
jaan di perusahaan lain. Kemudian, kontrak kerja kuli selama 3 tahun
dan diharuskan membayar uang panjar serta hutangnya pada perusahaan
perkebunan. Selain itu, Koeli Ordonantie hanya berlaku untuk buruh-
buruh dari luar, tidak berlaku bagi buruh-buruh Batak dan Melayu. 50
Pertanyaan lainnya dasar-dasar apa dipergunakan perusahaan perke-
bunan untuk menjalankan Koeli Ordonantie? Apakah terjadi perlawanan
dari pihak kelas buruh terhadap kesewenangan pihak pemilik kapital?
Apakah setelah dicabutnya Koeli Ordonantie terjadi perubahan dalam
organisasi produksi dan manajemen perkebunan? Juga, bagaimana
pengalaman buruh dalam pendudukan Jepang? Apakah pada masa revo-
lusi kemerdekaan terjadi perubahan dalam hirarkhi perkebunan?
Penguasaan tanah di cultuurgebied pantai timur Sumatera diserah-
kan dari penguasa lokal kepada tuan kebun dalam bentuk konsesi jangka
panjang sebagaimana telah diutarakan dibagian sebelumnya. Kemudian,
pada masa perintisan perkebunan 1860-an hingga 1900-an tenaga kerja
langka diperoleh maka paksaan untuk melakukan produksi kepada bu-
ruh menjadi syarat utama bagi pengikat tenaga kerja. Kuli pada waktu
pertamakali datang atau menyetujui kontrak kerja diberikan uang panjar
yang digunakan untuk membayar keperluan utang sanak keluarga yang
ditinggalkan. Kuli diwajibkan untuk membayar uang panjar sepanjang
menjadi kuli kontrak. Juga, kuli tidak diperbolehkan memutus hu-
bungan kerja atau bekerja dengan perusahaan perkebunan lain. Jika
ikatan kerja itu dilanggar maka kuli akan dikenakan hukuman. Tuan
kebun meng-anggap kekuasaan hukum dan polisi berada pada Sultan
Deli. Ini adalah tafsiran kekuasaan kolonial yang secara diam-diam dise-
tujui. Sultan tidak melaksanakan sendiri wewenangnya, tetapi melalui
tuan kebun. Demikian pula, tuan kebun menganggap berhak untuk mela-

50 Ikatan kerja kontrak adalah pasar tenaga kerja tertutup. Dalam pengertian
perusahaan perkebunan harus memulangkan tenaga kerjanya setelah habis kontraknya
dan dapat membayar uang panjar dan hutang. Jika kontrak diperpanjang akan terjadi
persaingan tenaga kerja dengan perusahaan perkebunan lainnya. Untuk hal ini lihat.
Razif. “Buruh Kontrak di Sumatra Timur 1920-1930”. Prisma. No. 2. Agustus 1997.
53