Page 89 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Hilmar Farid, dkk.
Bentuk-bentuk hubungan tak setara yang terjadi antara orang Dayak
dan Melayu itu antara lain dalam bentuk pembayaran pajak atau
penyerahan hasil hutan. Pada pertengahan abad ke-19 misalnya, orang
Dayak membayar pajak kepada penguasa Sambas atau pemegang upeti
dalam bentuk tunai sebesar lima hingga sepuluh gulden per tahun.
Pembayaran juga dapat dilakukan dengan bentuk lain berupa serbuk
emas atau beras saat musim panen tiba. Prosentase pajak hasil hutan
dari orang Dayak yang dikenakan terhadap mereka sebesar sepuluh
persen dianggap sangat besar bagi orang Dayak. Ketidaksetaraan terjadi
juga dalam bentuk penerapan hukuman. Jika orang Dayak mengolah
ladang dekat dengan jalan atau ceroboh saat mengolah lahan untuk
ladang, maka mereka akan dikenakan denda sebesar lima belas gulden.
Pencurian buah juga dikenakan orang Dayak dalam penerapan hukum
ini. Orang Dayak sendiri pada dasarnya telah mempunyai aturan atau
hukum adat yang mengatur kehidupan mereka, tetapi penguasa Melayu/
kesultanan justru memakai aturannya untuk menghukum para pelang-
gar wilayahnya. Cara-cara seperti pemalsuan, pengurangan timbangan,
mundur teratur, memohon pengampunan atau cara lain untuk mem-
pertahankan diri dan bertahan dari para penguasa atau penghisapnya
kemudian dilakukan oleh orang Dayak. Semua itu potensi yang berujung
pada kekerasan terhadap orang Melayu dan menjadi perhatian dari
penguasa kolonial Belanda akhirnya. 8

Orang Tionghoa juga dipandang melakukan praktik penghisapan
terhadap orang Dayak sejak abad ke-18. Posisi mereka terutama kongsi
yang menguasai wilayah hulu atau pedalaman melakukan praktik yang
dilakukan oleh penguasa Melayu terhadap orang Dayak. Gubernur Jen-
deral Rochussen pada 1851 misalnya membuat kebijakan untuk melin-
dungi orang Dayak dari para pemeras. Dengan dalih melindungi orang
Dayak dari para penguasa yang menghisap mereka, penguasa kolonial
Belanda hadir di Kalimantan untuk tujuan ini. Kebijakan penguasa kolo-
nial Belanda dalam rangka melindungi orang Dayak itu berupa pemba-
tasan kekuasaan orang Melayu dan membatasi pemukiman orang Tiong-

8 Ibid.
80