Page 146 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

sertifikat yang diberi status sebagai anggota pasif, di mana
semuanya merupakan masyarakat adat tempatan. Sementara
status keanggotaan sisanya, lebih kurang 935 sertifikat, disebut
anggota aktif yang terdiri dari; masyarakat adat non-tempatan,
orang ‘berjasa’ yang diberi hak, dan beberapa di antaranya
masyarakat adat tempatan.

Status anggota aktif maupun anggota pasif di KNES
ditentukan oleh apakah si pemegang sertifikat mendaftarkan
nomor sertifikatnya ke koperasi. Proses ini merupakan rembesan
dari salah satu pasal yang diatur dalam MoU antara KNES
sebagai institusi yang dianggap mewakili masyarakat adat
Senama Nenek dengan PTPN V. Pasal 8 MoU mengatur tentang
penyimpanan sertifikat, di mana setiap sertifikat yang telah terbit
dari hasil redistribusi lahan harus dititipkan kepada pemerintah.
Penerapan pasal ini kemudian hari tidak berjalan baik, salah
satunya dikarenakan Sofyan A. Djalil dalam pidatonya pada saat
penyerahan sertifikat menyebut SHM hasil reforma agraria harus
diserahkan kepada masyarakat.
Meski penerapan Pasal 8 MoU tidak berhasil dilaksanakan,
tapi upaya untuk menjauhkan masyarakat adat dari penguasaan
penuh atas tanah di Ulayat Koto Senama Nenek terus berlanjut.
Caranya, kali ini diubah dari yang sebelumnya harus menyerahkan
sertifikat untuk disimpan oleh pemerintah menjadi menyerahkan
sertifikat untuk ‘didaftarkan’ kepada koperasi. Setiap orang yang
mendaftarkan nomor persilnya ke koperasi kemudian akan diberi
hak sebagai anggota aktif. Sebaliknya, mereka yang menolak
mendaftarkan nomor sertifikatnya karena dianggap sebagai
upaya pelaksanaan Pasal 8 MoU yang jelas dilarang oleh Menteri
ATR/BPN diberi status anggota pasif.

Reforma Agraria atas Tanah Ulayat 111