Page 669 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 669
Masalah Agraria
Prinsip kolektif dan modern tidaklah sederhana. Dua hal
ini sangat mempengaruhi sejarah BTI. Dua prinsip ini terkait
dengan orientasi politik dan pengorganisasian para pemim-
pinnya. Saat itu, prinsip terhadap kepemilikan tanah ditang-
gapi secara berbeda-beda. Kalangan komunis yang telah me-
miliki Rukun Tani Indonesia (RTI), memegang prinsip kepe-
milikan kolektif atas tanah. Sementara BTI memegang prinsip
kepemilikan pribadi. 15
Menurut BTI, perjuangan kaum tani atas tanah tidak lain
adalah perjuangan untuk mendapat tanah milik pribadi. Na-
mun pada tahun 1953, kedua organisasi massa tersebut (BTI
dan RTI) bersama Sarekat Tani Indonesia (Sakti) melakukan
fusi. Nama BTI yang kemudian dipertahankan dalam fusi. Fusi
berlangsung pada Kongres BTI yang diadakan di gedung sare-
kat buruh kereta api, Manggarai, Jakarta. Pada periode inilah
BTI menjadi identik dengan PKI, sebab organisasi massa tani
ini telah berafiliasi dan dikuasai oleh partai komunis tersebut.
15 Dalam tulisan “Hari Depan Perjuangan Tani”, D.N. Aidit mengkritik BTI yang
berjuang dengan tuntutan “hak negara terhadap semua tanah”. RTI lalu
memodifikasinya menjadi semboyan “nasionalisasi semua tanah”. Menurut
Aidit, program agraria dengan menempatkan negara sebagai pemilik hak
belum dimengerti kaum tani, sehingga gagal membangunkan semangat per-
gerakannya. Maka menurutnya, semboyan yang tepat adalah, “tanah untuk
kaum tani”, sehingga lebih menarik bagi kaum tani. Noer Fauzi, op.cit., hlm.
133-134. Kemungkinan besar, kritik Aidit muncul setelah RTI (bukan BTI) pada
awal 1950-an datang ke Cina atas kemenangan Mao Tse Tung (1949). Di sana
mereka dipersalahkan karena prinsip kolektifnya itu. Menurut Mao, keme-
nangan Revolusi Tiongkok justru disebabkan partisipasi kaum tani yang ingin
mendapatkan tanah. Dengan demikian, sasaran kritik Aidit sebenarnya ada-
lah unsur-unsur komunis yang memang sejak awal telah ada di dalam BTI.
Mereka ini memegang prinsip kepemilikan kolektif dan mendapat tentangan
dari Moch. Tauchid. Wawancara dengan Imam Yudotomo, Yogyakarta, 6 Sep-
tember 2009.
648
