Page 671 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 671

Masalah Agraria

            gerakan dan pendidikan. Mencermati pasal-pasal dalam azas
            dan tujuan organisasinya, GTI terlihat lebih berorientasi pen-
            didikan kader. Rumusan-rumusannya juga terlihat lebih kom-
            pleks menempatkan ranah perjuangan petani; sebagai produ-
            sen, golongan sosial, kelompok politik dan ekonomi, dengan
            perjuangan perbaikan kehidupan tani melalui cara produksi
            modern dan politik agraria yang membebaskan.  Rumusan
                                                       21
            yang jauh lebih kaya dibanding dengan BTI di awal. Keanggo-
            taan GTI terlihat kuat dimana basis PSI-nya juga kuat. 22
                Buku Moch. Tauchid yang berjudul Masalah Agraria,
            ditulisnya di Bogor ketika ia menjadi anggota DPR-S. Semula
            buku itu disiapkan untuk kongres BTI tahun 1953. Namun
            agaknya perpecahan di tubuh BTI telah tampak pada tahun
            sebelumnya, sehingga buku itu diterbitkannya sendiri meng-
            gunakan nama penerbit; Tjakrawala. 23
                Ketika menjabat sebagai anggota dewan inilah, Moch.
            Tauchid sempat beberapa kali mengeluarkan mosi kepada
            pemerintah. Mosinya yang diterima oleh Parlemen adalah
                                            24
            penghapusan pajak bumi (landrente)  bagi rakyat Yogyakarta
            yang melalui reorganisasi 1919 memperoleh akses atas tanah
            dalam bentuk erfelijk gebrukisrecht (hak pakai turun-te-
            murun).
                Mosi lainnya yang diajukan Tauchid namun gagal, adalah
            agar tanah-tanah perkebunan asing yang telah diduduki rakyat
                                                     25
            selama masa Jepang tetap menjadi milik rakyat.  Mosi ini bu-
            kan hanya gagal secara kasuistis, akan tetapi persoalan kepe-
            milikan perkebunan (dan berbagai aset) yang semula dikuasai
            oleh pihak Belanda justru dipulihkan hak-haknya melalui per-
            janjian KMB. Berbagai pasal dalam perjanjian KMB terkait per-
            soalan kedaulatan dan penguasaan lahan justru dinilai lang-

            650
   666   667   668   669   670   671   672   673   674   675   676