Page 157 - Orang Indonesia dan Tanahnya

118 Orang Indonesia dan Tanahnya

dan yang kemudian akan menjadi suatu extra commercium,
adalah suatu pengertian yang tidak mudah dirumuskan.” Hal
ini dipakai pula oleh seorang peneliti Bali yang paling ahli (de
beste Bali-kenner) sering-sering masih menganggap dorps-
beschikkingsrecht sebagai suatu desabesit. Jambi-regeling
tahun 1906 acapkali menyebut beschikkingsrecht dengan
nama communal gebruiksrecht (hak pakai komunal) dan
rekognisi dengan nama grondhuur (sewa tanah). Demikian
pula beschikkingsrecht seringkali dianggap sebagai suatu
publiek gezag, oleh karena menurut hukum adat, daripada
wilayah kukuasaan suatu desa, gabungan desa atau suku selalu
bertepatan dengan daerah (gebied) daripada masyarakat hukum
tersebut; seperti istilah Minangkabau untuk beschikkingsrecht
tersebut (hak ulayat) yang dijabarkan dari perkataan Arab
(wilaya) yang berarti pemerintahan (bewind) atau pertuanan
(zeggenschap).
Maka oleh karena itu, dari sekian banyak nama-nama yang
biasa dipergunakan tersebut, perlu sekali dipilih sebuah istilah
teknis yang tidak mengingatkan kita kepada hukum Barat yaitu
beschikkingsrecht (hak ulayat).
Tetapi rupa-rupanya para para birokrat tidak bersedia
melepaskan diri dari istilah-istilah yang telah biasa mereka
pergunakan. Dengan penuh semangat mereka berkata; “Tuan
menyebut-nyebut tentang beschikkingsrecht; tetapi, bukankah
menurut domeinverklairingen dari tahun 1874, 1877 dan
1888 beschikking (penguasaan) atas tanah-tanah yang tidak
dibudidayakan hanya ada di dalam tangan pemerintah?” 27
“Tuan menunjukkan, bahwa pemerintah menghormati
rekognisi yang timbul dari beschikkingsrecht itu; tetapi

27 Yang dimaksud disini adalah domeinverklaring untuk Sumatra,
Manado dan Borneo Selatan dan Timur.