Page 158 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 119
dimanakah terdapatnya ketetapan bahwa penghormatan
tersebut timbul dari pengakuan atas beschikkingsrecht itu
sendiri?”
“Tuan menyebut beschikkingsrecht sebagai suatu hak atas
tanah; tetapi dari manakah tuan dapat membuktikan sifat
zakelijk dari hak itu? (hukum adat tidak mengenal hak-hak
zakelijk maupun persoonlijk).”
“Tuan menyebut tentang hak penduduk yang telah berabad-
abad untuk mengumpulkan hasil-hasil hutan; tetapi dapatkah
tuan membuktikan, berdasarkan suatu yurisprudensi, bahwa
ini sungguh-sungguh merupakan suatu hak, dan bukan suatu
kebiasaan belaka?”
Adapun uraian kami di bawah ini, mempunyai arti
yang besar sekali, oleh karena disatu pihak menerangkan
bagaimana hak ulayat itu sungguh-sungguh akan lenyap dengan
sendirinya, dan dilain pihak menerangkan tentang adanya
kekurangan-kekurangan baru di dalam peraturan-peraturan
agraria. Di Sumatera Selatan tidak ada seorangpun yang berani
mengingkari akan sifat hukum dari hak ulayat itu. Sebab
barang siapa yang dengan tiada ijin ataupun tanpa membayar
suatu rekognisi, berani mengambil manfaat di dalam wilayah
kekuasaan desa asing, oleh hakim bumiputera dapat dijatuhi
hukuman, setidak-tidaknya akan dituntut suatu ganti rugi; di
daerah ini delict tersebut bahkan mempunyai nama sendiri,
dan pertanggunganjawab dari masyarakat-masyarakat hukum
atas masalah ini, sampai sekarang tetap dipelihara dengan
suatu vonis (gehandhaafd bij vonnis). Dengan cara yang sama,
maka di daerah yang mengenal pengadilan bumiputera, suatu
pelanggaran atas hak prioritas (voorkeurrecht) atau larangan
memanen (oogstverbod) yang sah dan sebagainya akan dijatuhi
hukuman pula oleh hakim.