Page 162 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 123
pemberian-pemberian tanah tersebut adalah sangat penting.
Tetapi bagaimanakah pemerintah dapat bertindak semacam
itu, jika dia bukan eigenaar (pemilik) dari tanah-tanah tersebut?
Alasan ini memang cukup, tetapi merugikan para
pemohon. Sebab agrarische huur (sewa agraris) dan agrarische
erfpacht (erfpah agraris) hanya didalam namanya saja
merupakan hak-hak privat, ia bukan sewa menurut burgerlijk
wetboek, bukan pula erfpah menurut burgerlijk wetboek; tetapi ia
adalah konsesi-konsesi untuk eksploitasi tanah (landexploitatie)
atau konsesi-konsesi pertanian (landbouwooncessias),
yang seluruhnya adalah sejenis dengan konsesi-konsesi
28
pertambangan, dan sejak tahun 1912, di daerah-daerah luar
Jawa ia dapat pula didahului dengan izin untuk landexploratie

28 a) Menurut pasal 720 Burgerlijk Wetboek (B.W.) maka erfpacht
adalah suatu hak perbendaan untuk menarik penghasilan seluas-
luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah yang menjadi
eigendom orang lain, dengan kewajiban membayar sejumlah uang
atau penghasilan setiap tahun yang dinamakan pacht atau conon.
Maka hak erfpaht tersebut harus berdasarkan suatu hak eigendom.
Tetapi menurut Prof. Vollenhoven, erfpah agraris yang biasa terdapat
di Indonesia bukanlah erfpah menurut Burgerlijk Wetboek, melainkan
adalah suatu konsesi untuk eksploitasi tanah, maka erfpah agraris
tersebut tidaklah perlu didasarkan suatu hak eigendom.
b) Adapun eigendom (pasal 570 Burgerlijk Wetboek) adalah hak yang
paling sempurna atas suatu benda. Seseorang yang mempunyai hak
eigendom atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan bendanya
itu, asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang
lain. Pada waktu Prof. Vollenhoven menulis bukunya, memang hak
eigendom dipandang sebagai sunguh-sungguh mutlak , dalam arti tak
terbatas tetapi dalam zaman kita ini, dimana-mana timbul pengertian
tentang azas kemasyarakatan (sociale functie) dari hak tersebut.
Maka oleh para ahli hukum dewasa ini, pendapat Prof. Vollenhoven
yang dengan mutlak menentang landsdomein mulai diragu-ragukan
kemanfaatannya, apalagi jika kita mengingat pasal 38 ayat 3 U.U.D.S
(Undang-Undang Dasar Sementara), dan pasal 36 ayat 3 U.U.D.S.