Page 159 - Orang Indonesia dan Tanahnya

120 Orang Indonesia dan Tanahnya

Adapun lusuhnya beschikkingsrecht tersebut, dapat kita
lihat dari kenyataan, bahwa masyarakat hukum itu semakin
membiarkan adanya pelanggaran-pelanggaran atas “Hak
menguasai” dengan tidak menjatuhkan hukuman-hukuman,
sehingga akhirnya peraturan itu tidak lagi merupakan peraturan,
melainkan hanya bekas-bekas dari peraturan yang dahulu.
Maka pasal 62 Regeeringsreglement, yang menuntut
agar supaya hak-hak penduduk atas tanah-tanah yang tidak
dibudidayakan dihormati, sesungguhnya juga mengharuskan
hakim-hakim pemerintah menjatuhkan hukuman-hukuman
kepada para pelanggar, selama hak-hak tersebut masih nyata-
nyata ada. Tetapi perlindungan apakah yang diberikan oleh
Algemene Strafwetboek (Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Umum Belanda) dari tahun 1915? Boleh dikatakan nihil! Dan
apakah yang telah diberikan oleh peraturan-peraturan agraria?
Hanya sebuah ketentuan yang melindungi hak-hak tersebut dari
calon pembuka tanah (van den aanstaanden ontginner), tetapi
dalam artian Barat.
Kesimpulan dari semua ini ialah: bahwa menurut anggapan
para birokrat, hak-hak orang Indonesia atas tanah-tanah yang
tidak dibudidayakan itu didalam kenyataannya adalah masih
saja tidak pasti (onvast), terus berubah (veranderlijk), palsu
(verkeerd). Maka tidak ada senjata yang lebih baik, kecuali
dipergunakannya istilah yang berkesan teguh (onwrikbaar),
tidak berubah-ubah (onveranderlijk) dan bersifat tegas
(inponeerend).
Pada tahun 1870, istilah itu dikeluarkan dari gudang senjata;
adapun bunyinya ialah: landsdomein. Sungguh mengherankan!