Page 129 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

116 Aristiono Nugroho, dkk.

hajatan, dan kegiatan sosial. Untuk mempertahankan kondisi
sosial yang guyub, bila seorang penggarap tanah buruhan desa
meninggal dunia, maka tanah buruhan desa yang digarapnya
kembali ke Pemerintah Desa Karanganyar. Selanjutnya Peme-
rintah Desa Karanganyar akan menyerahkan hak garap atas tanah
buruhan desa tersebut kepada petani Desa Karanganyar yang
tidak mempunyai tanah sawah dan belum menggarap tanah
buruhan desa. Syaratnya, petani tersebut sudah mendaftar,
untuk kemudian penetapannya dilakukan dengan cara diundi.
Tetapi bila anak dari petani penggarap yang meninggal tersebut
kurang mampu, maka ia diprioritaskan untuk mendapat hak
garap atas tanah sawah tersebut.
Hal yang relatif peka dalam landreform lokal adalah ketidak-
adilan. Misalnya bila ada anggota masyarakat yang ekonominya
dipandang mampu, tetapi menerima tanah garapan. Kondisi
ini penting untuk diketahui, karena Baperdes pernah didemo
oleh masyarakat, ketika ada anggota masyarakat yang ekono-
minya dipandang mampu, tetapi menerima tanah garapan. Saat
itu Baperdes didemo, karena dianggap tidak membela masya-
rakat yang tingkat ekonominya tergolong lemah. Untuk menga-
tasi hal itu, diadakan musyawarah dalam rangka upaya mem-
perbaiki keadaan. Musyawarah memutuskan, bahwa anggota
masyarakat yang tingkat ekonominya tergolong baik tidak dapat
menerima tanah garapan (tanah buruhan desa). Saat ini
diketahui, bahwa batas usia penerima tanah buruhan desa
adalah 70 tahun, yang berarti berubah dari ketentuan yang ada
sebelumnya, yang batasnya pada usia 60 tahun. Walaupun pada
kenyataannya Pemerintah Desa Karanganyar yang mengatur
pembagian tanah buruhan desa, seringkali tidak “mampu”
mengambil alih tanah buruhan desa yang penggarapnya telah